REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari 1,6 juta anak di bawah usia lima tahun berisiko mengalami malnutrisi di Sudan Selatan pada tahun 2024. Menurut Program Pangan Dunia PBB (WFP), hal itu terutama karena dampak dari bencana banjir yang parah.
Sebagai negara termuda di dunia, Sudan Selatan telah dilanda ketidakstabilan kronis dan kekerasan politik-etnis sejak memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011. Negara berpenduduk sekitar 11 juta jiwa ini juga dihadapkan pada fenomena iklim yang ekstrim, termasuk banjir besar yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi jutaan orang.
"Kami melihat peningkatan malnutrisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama disebabkan oleh banjir dan kepadatan penduduk yang terjadi di beberapa wilayah. Anak-anak kecil adalah yang paling menderita,” kata Direktur WFP, Mary-Ellen McGroarty, seperti dilansir Africa News, Rabu (7/11/2023).
"Lebih dari 1,6 juta anak di bawah usia lima tahun diperkirakan akan menderita kekurangan gizi pada tahun 2024," tambah pernyataan McGoarty.
Pernyataan tersebut secara khusus merujuk pada situasi di daerah Rubkona (utara), di mana air telah menenggelamkan sebagian besar wilayah, memaksa seluruh masyarakat untuk tinggal di pulau-pulau kecil sejak tahun 2021. Harga bahan makanan pokok juga telah meningkat lebih dari 120 persen sejak April.
"Ini adalah realitas kehidupan di garis depan krisis iklim," kata Mary-Ellen McGroarty.
Krisis ini diperparah dengan masuknya ratusan ribu warga Sudan ke Sudan Selatan, yang melarikan diri dari perang. Perang yang dipicu oleh persaingan politik internal antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon itu kemudian berkembang menjadi perpecahan etnis di berbagai bagian negara.
Akibat konflik ini perekonomian Sudan masih berada dalam krisis, dengan inflasi yang tinggi, kekurangan mata uang asing, utang negara yang besar, hingga krisis pangan. Karenanya banyak dari warga Sudan melarikan diri ke Sudan Selatan.
Sementara itu, pada bulan Mei, UNICEF juga telah memperkirakan bahwa malnutrisi akan mengancam 1,4 juta anak pada tahun 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika