REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi soal isu pakta integritas, yang dilakukan penjabat (Pj) kepala daerah untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, PDIP menegaskan, pakta itegritas itu merupakan isu yang sengaja digulirkan pihak tertentu untuk menggiring opini.
"Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar," kata Sekjen PDIP Hasto Kritinyanti di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Karena, kata Hasto lagi, berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya. Sehingga, nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ditegaskannya tak menggunakan kampanye hitam atau black campaign pada Pilpres 2024. Ia pun tak ingin menduga-duga pihak yang menggulirkan isu Pakta Integritas itu, meskipun Hasto kemudian menyinggung kembali drama Ratna Sarumpaet pada Pilpres 2019.
"Kita tidak mengenal model-model manipulasi. Drama dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus, kami nggak punya pengalaman di situ," ujar Hasto.
Di samping itu, dia menyebut, bahwa sebenarnya demokrasi Indonesia sudah semakin menunjukkan tren yang baik. Namun, peningkatan tersebut tercoreng oleh pihak-pihak berkuasa yang menginjak-injak konstitusi demi kepentingan politiknya.
Kata dia, masih ada waktu untuk mengoreksi era kegelapan demokrasi yang kembali terjadi saat ini. Koreksi tersebut terus dilakukan oleh rakyat yang didukung penuh oleh Ganjar-Mahfud, yang terus memperjuangkan demokrasi Indonesia.
"Ini menunjukkan esensi bagaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
Diketahui, terdapat isu Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penjabat (Pj) Bupati Sorong. Salah satu poin dalam pakta tersebut adalah Yan Piet Mosso yang ditugaskan untuk memperoleh suara lebih dari 60 persen untuk Ganjar pada Pilpres 2024.
Dalam dokumen tersebut, tercantum beberapa poin yang berisi sikap dan pernyataan dari Yan. Salah satunya, yakni dukungan untuk kemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024. Kini, Yan malah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sehingga tak bisa menenangkan Ganjar sesuai pakta integritas
"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," demikian bunyi poin yang dikutip dari pakta integritas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika