REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuan rumah konferensi iklim PBB ke-28 atau Conference of the Parties (COP28), Uni Emirat Arab, berencana untuk menggunakan perannya sebagai kesempatan untuk mencoba membuat kesepakatan-kesepakatan minyak dan gas dengan negara-negara lain. Hal ini merujuk pada laporan BBC yang dirilis Senin lalu.
BBC memperoleh bocoran dokumen pengarahan yang menunjukkan bahwa presiden COP28, Sultan al-Jaber, berencana untuk mendiskusikan kepentingan bisnis minyak dan gas dengan 15 negara dalam pertemuan-pertemuan dengan para pejabat asing menjelang konferensi iklim global pada tanggal 30 November. Al-Jaber sendiri merupakan CEO perusahaan minyak negara UEA, ADNOC, dan perusahaan energi terbarukan, Masdar.
Dokumen yang diperoleh BBC menunjukkan agenda yang telah dipersiapkan untuk pertemuan-pertemuan al-Jaber, serta informasi mengenai para pejabat yang akan diajak bicara. Dipersiapkan untuk lebih dari 15 negara, dokumen-dokumen tersebut mencakup poin-poin pembicaraan yang disusun oleh perusahaan minyak, Adnoc, dan perusahaan energi terbarukan, Masdar.
Salah satu pertemuan yang diungkap dalam dokumen adalah dengan Menteri Lingkungan Hidup Brazil, Marina Silva. Poin-poin pembicaraan yang diberikan kepada oleh ADNOC kepada al-Jaber mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah mengidentifikasi Brazil sebagai perusahaan strategis untuk investasi, dan ereka sedang dalam tahap awal kesepakatan untuk mencoba mengakuisisi perusahaan petrokimia lain di sana.
Untuk pertemuannya dengan Cina, poin-poin pembicaraan Adnoc yang diberikan kepada Al-Jaber merinci kemungkinan kesepakatan baru mengenai gas alam cair (LNG), dengan mengatakan bahwa mereka bersedia untuk bersama-sama mengevaluasi peluang LNG internasional.
Kepada negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela dan Arab Saudi, ADNOC dilaporkan menyarankan al-Jaber untuk mengatakan "tidak ada konflik antara pembangunan berkelanjutan sumber daya alam di negara manapun dan komitmennya terhadap perubahan iklim”.
Ada juga catatan yang diberikan oleh perusahaan energi terbarukan, Masdar, menjelang pertemuan al-Jaber dengan 20 negara, termasuk Amerika Serikat, demikian BBC melaporkan.
Dalam catatannya untuk al-Jaber, Masdar mengatakan bahwa AS adalah pasar utama dan Masdar bertujuan untuk mengembangkan kehadirannya di AS melalui akuisisi dalam jangka pendek. Perusahaan ini juga mengatakan bahwa mereka berharap "mendapat dukungan dari pemerintah" untuk mendapatkan persetujuan tertentu.
Dalam tanggapannya kepada BBC, tim UEA tidak menyangkal laporan tersebut. Namun UEA mengklaim bahwa pertemuan itu termasuk pertemuan pribadi, di luar agenda COP28. Namun mereka menolak berkomentar tentang apa yang dibahas dan mengatakan bahwa pekerjaannya difokuskan pada aksi iklim yang berarti.
Temuan BBC ini mengindikasikan bahwa Presiden COP28 Sultan Al Jaber telah melanggar standar perilaku yang telah ditetapkan PBB, dimana ia tidak boleh memihak. Presiden COP juga diharapkan untuk bertindak tanpa bias, prasangka, pilih kasih, kepentingan pribadi, preferensi atau rasa hormat, yang benar-benar didasarkan pada penilaian yang sehat, independen dan adil.
"Mereka juga diharapkan untuk memastikan bahwa pandangan dan keyakinan pribadi tidak mengganggu atau terlihat mengganggu peran dan fungsi mereka sebagai petugas PBB,” kata PBB seperti dilansir CBS, Selasa (28/11/2023).
Michael Jacobs, seorang profesor di Sheffield University Inggris, yang berfokus pada politik iklim PBB, mengatakan bahwa tindakan tim COP28 terlihat sangat munafik.
"Saya pikir ini lebih buruk dari itu, karena UEA saat ini adalah penjaga proses PBB yang bertujuan untuk mengurangi emisi global. Namun, dalam pertemuan yang sama di mana mereka tampaknya mencoba untuk mengejar tujuan itu, mereka sebenarnya mencoba melakukan kesepakatan sampingan yang akan meningkatkan emisi global,” kata dia.
Para anggota Kongres, bersama dengan para anggota Parlemen Eropa, telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei untuk menyerukan pencopotan al-Jaber sebagai presiden COP28. Namun permintaan itu tampaknya tidak digubris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika