REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku berkomitmen menekan angka kemiskinan menjadi 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Komitmen tersebut tertuang dalam visi-misi keduanya tersebut yang sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mereka menegaskan bahwa negara harus hadir dan memberikan perlindungan adaptif. Ganjar-Mahfud mengutip amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
"Kami bertekad menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif. Percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Sejumlah strategi yang disiapkan untuk mencapai target tersebut. Mulai dari memperluas jumlah penduduk yang mendapat bantuan sosial (bansos) menjadi 15 juta jiwa. Serta menyiapkan dana abadi untuk kesejahteraan sosial.
"PKH akan kami tingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima. Cukup menggunakan NIK sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial bantuan dan layanan dari pemerintah," ujar Ganjar.
Pasangan tersebut juga menjamin ada 17 juta lapangan kerja baru. "Kami akan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun, mengurangi jumlah pengangguran lewat tingkat penyerapan tenaga kerja optimal," ujar Ganjar.
Ganjar-Mahfud juga berpandangan bahwa pendidikan adalah alat untuk memberantas kemiskinan. Dengan pendidikan tinggi, keluarga miskin akan mempunyai kesempatan untuk mengubah nasib hidupnya.
Karena itu, Ganjar-Mahfud akan membuka akses bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan hingga mencapai gelar sarjana. Hal tersebut akan menjadi salah satu programnya jika terpilih nanti.
"Saya hanya ingin menyampaikan pada masyarakat, bagaimana akses pendidikan itu lebih mudah, bagaimana, mohon maaf, keluarga tidak mampu bisa mendapatkan akses pendidikan dengan skala prioritas," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika