REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah berupaya memberikan dukungan kemajuan UMKM, salah satunya mempermudah izin usaha. Ini sebagai wujud keberpihakan Dewan Kerajinan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberi dukungan kepada para UMKM wastra berbagai daerah.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary mengatakan, wastra merupakan salah satu warisan budaya yang dapat dikembangkan oleh UMKM dan perempuan. Mengutip data dari Kementerian Perindustrian 2023, nilai ekspor batik ditargetkan sebesar 100 juta dolar dan tumbuh, seiring dengan terbukanya akses digital.
“Dengan wastra Indonesia seperti tenun, songket, batik, kita bisa melihat karya-karya anak bangsa. Juga melihat bahwa perempuan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, yang sebagian besar pelaku UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Bidang Promosi dan Humas Dekranas, Sally Giovanny, turut membagikan pengalamannya selama 18 tahun sebagai salah satu pelaku UMKM wastra di Indonesia. Menurutnya saat ini penting bagi pelaku usaha ikut terjun ke ranah daring terlebih ketika berkutat dengan usaha wastra, karena memiliki nilai tambah tersendiri.
“Kabar baiknya, pemerintah sangat mendukung usaha wastra. Karena UMKM punya value lebih ketika berbisnis wastra, karena ada nilai budaya di situ yang akan didukung pemerintah,” ujarnya.
Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatra Selatan dan Kepala Bidang IKM Dinas Perindustrian Provinsi Sumatra Selatan, Peri Rizal, menyebut saat ini sebanyak 2.034 industri kecil menengah bidang kerajinan dan sandang yang telah dibina Dekranasda Sumsel.
“Terkait izin usaha IKM, Dekranasda bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan beberapa OPD Pemprov Sumsel. Di Dinas Perindustrian, dibuka layanan untuk mendapatkan fasilitas, termasuk fasilitas kemudahan berusaha mulai dari nomor izin berusaha hingga soal kekayaan intelektual,” kata dia.
Beberapa motif wastra Sumsel yang telah mendapatkan sertifikasi hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dan merek di antaranya yakni hak cipta motif batik duren, hak cipta motif songket duren dan puluhan industri kecil menengah hak kekayaan intelektual merek.
Sedangkan pemasaran baik secara online maupun offline, Peri menjelaskan, Dekranasda Sumsel menampilkan berbagai produk kriya perajin lewat etalase Kriya Sriwijaya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Amiruddin, menambahkan saat ini perizinan bagi pelaku usaha melalui pelayanan satu pintu, yaitu online single submission. Proses birokrasi perizinan usaha yang panjang dan rumit menjadi salah satu kendala yang banyak dirasakan pelaku UMKM sebelum adanya UU Cipta Kerja.
“Lewat OSS, pelaku usaha kecil dan menengah bisa mengurus NIB, halal berisiko rendah, BPOM, dan lainnya itu lewat satu pintu. Semua diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021,” jelasnya.
Menurut dia kemudahan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi para pelaku usaha, khususnya dalam hal ini bagi UMKM wastra. Terlebih, kain Nusantara atau wastra merupakan salah satu produk unggulan dari kekayaan budaya tanah air, sehingga perlu terus dikembangkan dan berdaya saing.
Lewat Forum Digitalk, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang menyadari kemudahan mengurus izin usaha dan mengingatkan soal pentingnya melestarikan wastra sebagai warisan budaya Indonesia. Dengan mengurus izin berusaha, pelaku UMKM wastra dapat semakin mantap mengembangkan produk-produknya agar semakin berdaya saing.
“Langkah ini juga mendorong pelestarian wastra, mengingat wastra merupakan salah satu produk unggulan dari kekayaan budaya Indonesia hasil buah fikir, karsa, rasa, dan kriya para pendahulu yang terus berevolusi hingga saat ini,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika