REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut harga bahan pokok saat ini terkendali. Padahal faktanya di lapangan, masyarakat dan pedagang mengeluhkan harga bahan pokok dan pangan yang tinggi.

Pernyataan Prabowo tersebut semakin meyakinkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) itu bukanlah penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, saat harga pangan yang tinggi, kementerian yang dipimpinnya justru meningkatkan anggaran alat utama sistem senjata (alutsista).

"Saat ini, rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok, cabe naik. Kalau dari Pak Jokowi solusinya langsung turun, kalau Pak Prabowo solusinya memprioritaskan alutsista, menambah utang luar negeri alutsista," ujar Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

"Jadi negara ini seperti mau perang. Ini yang membedakan, jadi maunya meniru (Jokowi) hasilnya berbeda," sambungnya.

Dia juga mengambil salah satu kesimpulan dari debat calon presiden (capres) sesi pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kesimpulan itu adalah Prabowo Subianto yang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah Jokowi.

"Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi dan dari sisi spiritnya, sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM," ujar Hasto.

Adapun pada kemarin malam, Hasto mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan terlihat dalam forum debat capres yang digelar KPU. Ia pun menyinggung Prabowo Subianto, yang disebutnya kesulitan ketika ditanya soal kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

"Kualitas kepemimpinan dari karakter pemimpin, dari moralitas yang baik, itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat. Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," ujar Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," sambungnya.

Hal tersebut tentu berbeda dengan Ganjar Pranowo, yang memiliki komitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Apalagi Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sudah melakukan hal tersebut.

"Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan nggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua. Itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika