REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mendukung komitmen Ganjar Pranowo yang ingin menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Komitmen tersebut juga diyakininya didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar itu merupakan suatu komitmen bersama yang didukung oleh seluruh partai politik. Hanya saja itu ditempatkan dalam satu kesatuan konsepsi reformasi penataan sistem hukum nasional, yang nanti akan dipimpin oleh Prof Mahfud MD," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Ganjar-Mahfud disebutnya memiliki keilmuan yang sangat lengkap terkait pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Termasuk komitmen Mahfud dalam pemberantasan korupsi dan menghadirkan kepastian hukum.
"Juga keadilan di dalam politik terhadap setiap warga negara, keadilan di dalam menggunakan aset-aset negara untuk kepentingan rakyat, keadilan di dalam bidang ekonomi. Termasuk di dalamnya mendapatkan pekerjaan yang layak," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang dijanjikannya adalah komitmennya menyelesaikan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Sebagai pemimpin sebuah bangsa yang besar, harus menunjukkan praktik antikorupsi dengan sungguh-sungguh. Tujuan utamanya, agar pejabat negara dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.
"Pertama dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan. Yang kedua perampasan aset maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset," ujar Ganjar dalam debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
"Untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," sambungnya.
Menurut Ganjar, pemimpin yang baik adalah orang yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat. Salah satunya dengan mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.
Integritas juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin, agar jajarannya di seluruh daerah bisa bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi. Khususnya dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Penting sekali satu biarkan mereka berkembang dengan menyentuh yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan, yang kedua jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika