REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan teknologi yang panas antara Amerika Serikat (AS) dan Cina justru mendorong produksi chip atau semikonduktor di Negeri Tirai Bambu tersebut mengalami peningkatan di sepanjang 2023. Perusahaan teknologi multinasional asal Cina, Huawei, memainkan peran penting dalam persaingan ketat ini.
Persaingan teknologi antara AS dan Cina mulai memanas saat mantan presiden AS, Donald Trump, mendeklarasikan keadaan darurat nasional keamanan teknologi. Pemerintah AS juga mencekal sejumlah perusahaan teknologi Cina, termasuk Huawei, dan memasukkan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam daftar Entity List. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Entity List dilarang untuk berbisnis dengan perusahaan asal AS.
Kondisi ini membuat Google tak lagi bisa menyediakan dukungan Android untuk berbagai gawai Huawei. Huawei mengatasi kondisi ini dengan mengembangkan sistem operasi pengganti Android untuk gawai mereka, yaitu HarmonyOS.
Lalu pada November 2019, Federal Communications Commission (FCC) AS melarang operator untuk membeli peralatan jaringan dari Huawei dan ZTE dengan subsidi pemerintah. Kemudian pada Maret 2020, Trump menandatangani Undang-Undang terkait penggantian biaya atau reimburse untuk peralatan-peralatan jaringan asal Cina, dengan estimasi biaya mencapai 1,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 27,79 triliun.
Huawei sempat berupaya menuntut FCC terkait pemberlakuan larangan tersebut. Namun, pengadilan berpihak pada FCC.
Persaingan teknologi AS dan Cina semakin memanas pada Mei 2020. Kala itu, pemerintah AS memberlakukan restriksi lebih jauh bagi Huawei. Restriksi ini membuat Huawei tak bisa mengakses perangkat lunak hingga peralatan yang diproduksi oleh AS.
Kondisi ini membuat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) harus menghentikan produksi chip HiSilicon untuk Huawei. Samsung dan SK Hynix juga harus menghentikan penjualan chip mereka ke Huawei per 15 September 2020.
Serangan bertubi-tubi ini membuah Huawei tak....
Ikuti Whatsapp Channel Republika