REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian urusan sertifikat tanah milik masyarakat. Jokowi pun mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat selesai pada 2024 mendatang.

"Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta (sertifikat). Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya," ucap Jokowi saat membagikan sertifikat tanah ke warga di GOR Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Dia menyampaikan, tidak adanya sertifikat tanah menyebabkan sering terjadinya sejumlah konflik dan sengketa. Jokowi mengatakan, pada 2015 hanya 46 juta lahan yang selesai dari total 126 juta lahan.

"Saya itu kalau masuk ke desa tuh di telinga saya selalu itu tahun-tahun 2015, 2016 urusan sertifikat Pak, urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak. Tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat, baru 46 juta dari 126 juta yang harusnya bersertifikat," jelasnya.

Padahal, sambung dia, sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sehingga bisa mencegah terjadinya konflik dan sengketa lahan.

"Artinya kalau ada sengketa Bapak Ibu dibawa ke pengadilan menang karena jelas punya alas hak hukum yang jelas yaitu yang namanya sertifikat hak milik. Ada tetangga yang jahil, ini tanah saya, bukan Pak ini tanah saya, buktinya ini. Mau apa?" ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menilai, penyelesaian sertifikat tanah mampu meredam permasalahan konflik lahan di daerah. Jokowi pun bersyukur urusan sertifikat tanah saat ini telah selesai.

"Jangan dipandang mudah, kalau yang namanya sudah sengketa tanah itu pemilik itu mati-matian mempertahankan tanahnya betul? Bahkan saling membunuh kadang-kadang terjadi. Karena ini memang adalah tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kita miliki," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika