REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) jangan dikait-kaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jelasnya, bansos merupakan program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Justru (bansos) agar difokuskan agar supaya jadi lebih tepat sasaran dan jangan dilakukan politisasi, karena itu tugas negara. Apalagi kemudian dikaitkan kan semuanya itu dikaitkan dengan bansos, membagikan 100 ribu pun dijadikan alat peraga kampanye, padahal itu nyata-nyata money politics seperti kejahatan demokrasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Hal tersebut juga sudah menjadi komitmen dari Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP. Tegasnya, bansos merupakan program pemerintah yang memprioritaskan kesejahteraan wong cilik, bukan alat politisasi.
"Bahwa seluruh komitmen yang menjadi perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos," ujar Hasto.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP, Aria Bima menambahkan bahwa pihaknya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menyampaikan program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Selanjutnya, ia meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi," ujar Aria Bima.
"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," sambungnya.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan bahwa bansos adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat. Jangan sampai program tersebut dijadikan sebagai komoditas politik.
Dalam suasana politik saat ini, menurutnya mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu. Padahal bansos sejak awal adalah program pemerintah untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," ujar Ganjar lewat keterangannya, Sabtu (30/12/2023).
Namun saat ini, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik. Bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.
"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika