REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menolak pernyataan 'tidak bertanggung jawab" yang disampaikan dua menteri Israel yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza. "AS menolak pernyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir yang menganjurkan pemindahan warga Palestina ke luar Gaza," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Selasa (2/1/2024), waktu setempat.

"Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab," tandas Miller. Dalam akun X-nya secara terpisah, dia menandaskan bahwa "Seharusnya tidak ada pemindahan masal rakyat Palestina dari Gaza."

Dengan menegaskan, bahwa AS telah memberitahu pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa pernyataan semacam itu tak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel. Miller juga meminta kedua pejabat itu segera berhenti memberi pesan semacam itu. "Kami dengan terang benderang, konsisten dan  tegas menyatakan Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina," kata Miller.

Tapi, dia menyatakan Hamas tidak boleh lagi berkuasa di Palestina dan Palestina harus berdiri "tanpa ada kelompok teror yang mengancam Israel.". “Itulah masa depan yang kami cari, demi kepentingan Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya, dan dunia.”

Pernyataan itu  sebagai tanggapan atas komentar para petinggi kelompok garis keras Israel termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menyerukan "evakuasi sukarela" bagi warga Palestina dari Gaza dan mendesak sejumlah negara agar menerima warga Gaza itu.

Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak Hamas menyerangnya pada 7 Oktober 2023. Paling sedikit 22.185 warga Palestina terbunuh dan 57.035 lainnya terluka, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas.

Serangan gencar Israel itu telah menghancurkan  Gaza, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah ini rusak atau hancur, dan hampir dua juta penduduk mengungsi sambil kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika