Rabu 10 Jan 2024 20:03 WIB

Pakar Politik Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Pelemahan

UMJ menilai tahapan meski terpenuhi namun belum hasilkan demokrasi berkualitas

Pakar politik menyebut demokrasi di Indonesia mengalami pelemahan. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema Catatan Awal: Tahun Penguatan atau Disrupsi Demokrasi? yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Ilmu Politik dan Prodi lmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) di Aula Kasman Singodimedjo, Rabu (10/1/2024).
Foto: dok UMJ
Pakar politik menyebut demokrasi di Indonesia mengalami pelemahan. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema Catatan Awal: Tahun Penguatan atau Disrupsi Demokrasi? yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Ilmu Politik dan Prodi lmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) di Aula Kasman Singodimedjo, Rabu (10/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik menyebut demokrasi di Indonesia mengalami pelemahan. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik dengan tema Catatan Awal: Tahun Penguatan atau Disrupsi Demokrasi? yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Ilmu Politik dan Prodi lmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) di Aula Kasman Singodimedjo, Rabu (10/1/2024).

Wakil Dekan II FISIP UMJ Djoni Gunanto, M.Si. menilai bahwa topik diskusi sangat menarik karena relevan dengan realitas bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat prosedural. “Tahapan dan skema demokrasi terpenuhi, tapi belum menghasilkan demokrasi yang berkualitas yaitu pemilih memilih dengan penuh kesadaran dan rasional,” ungkap Djoni saat menyampaikan sambutan.

Djoni mengutip Frank Karsten dan Karel Beckman bahwa demokrasi hanya sebatas pada pemilihan yang hasilnya dikorupsi oleh elit politik. “Jadi proses demokrasi kita melalui Pemilu. Kemudian sistem ini tidak dibarengi dengan kualitas demokrasi sehingga menghasilkan kolektivisme yang dikorupsi oleh elit-elit politik,” ungkap Djoni.

Para pakar yang juga hadir juga berpendapat serupa. Para pakar yaitu pembicara utama Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., beserta ketiga narasumber yaitu Dosen FISIP UNAIR Airlangga Pribadi, Ph.D., Direktur Riset Algoritma Dr. Fajar Nursahid, M.Si., dan Direktur Eksekutif Peludem Khoirunnisa Nur Agustyati.  Keempatnya memberikan pandangan dan kesimpulan yang serupa yaitu demokrasi di Indonesia mengalami pelemahan.

Rektor UMJ, Prof. Ma’mun Murod, M.Si., menekankan tiga prinsip demokrasi yang perlu diperkuat yaitu kedaulatan rakyat, suara mayoritas, dan pemilihan yang jujur dan adil. Menanggapi realitas proses demokrasi yang berlangsung melalui Pemilihan Umum, Ma’mun berharap civil society dapat berperan menjadi pengawas setiap tahapan pemilu.

Sementara itu Direktur Riset Algoritma Dr. Fajar Nursahid, M.Si., mengatakan bahwa mencapai demokrasi itu sulit, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankannya. Ia juga menaruh perhatian pada pelaksanaan Pemilu yang belum berkualitas.

“Faktanya, pemilu diselenggarakan saat ini tidak meningkat kualitas demokrasi, tetapi justru semakin memilukan. Pemilu dicederai oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, seperti kecurangan dalam tahapan Pemilu,” ungkapnya.

Pakar yang merupakan Dosen UNAIR, Airlangga mengatakan bahwa ada persoalan besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Airlangga dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami erosi yang sangat dalam.

Menurutnya ada kecenderungan aparat terlibat untuk mengintervensi dalam proses demokrasi elektoral yang berlangsung. Bentuk pelanggaran etik proses politik hal itu menjadi normal dan menjadi biasa. Ia melihat adanya sikap normalisasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran etik dalam proses politik.

Hal itu pula yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa tentang penyelenggaraan Pemilu. Ninis, sapaan akrabnya, menyebut terdapat empat unsur yang penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu sistem Pemilu, aktor, manajemen, dan penegakkan hukum Pemilu. 

Lebih lanjut, Ninis menjelaskan bahwa aktor dalam Pemilu juga menjadi catatan penting. "Sampai hari ini institusi demokrasi mengalami transformasi. Pertanyaannya bagaimana dengan institusi partai politik? Kita lupa untuk mereformasi parpol. Mereka nyaman dengan situasi hari ini. Apaka parpolnya sudah menjadi institusi yang terlembaga dan demokratis atau belum?" pungkasnya. 

Kegiatan semakin menarik dengan bergabungnya para mahasiswa dari berbagai universitas di antaranya UMJ, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Nasional turut diskusi dan dialog dengan narasumber. 

Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Lusi Andriyani, M.Si., mengapresiasi para mahasiswa Ilmu Politik yang antusias berdiskusi. Ia mengatakan Diskusi Publik merupakan bagian dari peran perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa dan generasi muda yang merupakan bagian penting dari proses demokrasi. 

Turut hadir Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., Wadek I Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si., Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni, M.Si. Diskusi Publik merupakan inisiasi Prodi Magister Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ yang bekerja sama dengan Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS), Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) FISIP UMJ, dan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement