REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Sangwoo Park membahas upaya penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan pembiayaan pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Bali.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Korea Territorial Development Museum, Seoul, Korsel pada Selasa (9/1/2024) waktu setempat, Budi Karya menyampaikan, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun transportasi massal perkotaan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Bali.
"Kami akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali Tahap 1 yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park," ujar Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ia menjelaskan pemerintah mengundang Korsel untuk bekerjasama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Bali tersebut. Adapun studi kelayakan dilakukan oleh Korea National Railways (KNR) dengan pembiayaan hibah (grant) dari Korea Exim Bank.
"FS-nya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024," kata dia.
Ia berharap, dengan pengalaman dan reputasi KNR yang baik sebagai perusahaan kereta api di Korsel, dapat mendukung upaya penyelesaian FS sesuai tenggat waktu. Pengerjaan FS ini bukanlah suatu yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional.
"Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik," katanya.
Terkait dengan pembiayaannya, Budi Karya mengungkapkan pemerintah masih terus membahas berbagai skema antara lain memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) Loan maupun Public Private Partnership (PPP). Ia meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika