REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta selalu waspada akan potensi bencana ini, termasuk angin kencang.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Makwan, seluruh wilayah Sleman berpotensi dilanda angin kencang. “Bencana hidrometeorologi berpotensi terjadi di seluruh kapanewon (kecamatan) di Sleman, terutama wilayah yang sebelumnya pernah terjadi bencana angin kencang,” kata dia, Jumat (12/1/2024).

Makwan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk seluruh wilayah sejak 1 Desember 2023. Status tersebut diberlakukan hingga Februari 2024.

BPBD Kabupaten Sleman mengimbau masyarakat tetap waspada akan potensi terjadinya bencana saat musim hujan ini. Diharapkan masyarakat dapat melakukan upaya antisipasi. Misalnya, mengantisipasi pohon tumbang.

“Masyarakat juga dapat melakukan mitigasi guna meminimalisasi dampak yang ditimbulkan, seperti memangkas batang pohon di sekitar yang dinilai rawan tumbang,” kata Makwan.

Mengantisipasi kejadian angin kencang, Makwan mengatakan, masyarakat dapat mengecek kembali kondisi rumah, khususnya bagian atap. Seperti memeriksa ada atau tidaknya bagian atap yang rapuh atau paku yang terlepas, karena rawan rusak saat diterjang angin kencang. “Atap yang terbuat dari seng atau galvalum juga perlu dicek lagi kekuatannya,” ujar dia.

Warga juga diharapkan dapat mengantisipasi bencana longsor, banjir, ataupun munculnya genangan air saat turun hujan. Terkait potensi banjir, kata Makwan, warga diharapkan lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya, antara lain memastikan kondisi saluran air atau sungai tidak tersumbat.

Saat musim hujan, masyarakat di Sleman pun diminta waspada potensi banjir lahar dingin. “Jika terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama di puncak Gunung Merapi, berpotensi menimbulkan banjir lahar hujan. Untuk itu masyarakat juga harus waspada agar tidak melakukan aktivitas di aliran sungai berhulu Gunung Merapi, termasuk aktivitas pariwisata,” kata Makwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika