Senin 29 Jan 2024 20:54 WIB

Sikapi Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan ke Masyarakat di Sleman

Menurut Jokowi gagal panen disebabkan karena adanya perubahan iklim.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan  kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, Senin (29/1/2024).
Foto: Republiika/Febrianto Adi Saputro
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, Senin (29/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan ke 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sleman di Gudang Bulog, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Senin (29/1/2024). Jokowi menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis pangan yang saat ini tengah melanda seluruh negara.

"Kenapa bantuan beras ini kita berikan, karena memang di seluruh dunia, di semua negara, harga berasnya terkerek naik semuanya. Naik, karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso," kata Jokowi di Gudang Bulog Purwomartani, Senin.

Menurutnya gagal panen tersebut disebabkan karena adanya perubahan iklim. Bantuam serupa akan disalurkan pemerintah hingga Juni 2024.

"Tidak hanya di negara kita dulu 22 negara yang biasanya kita bisa beli, sekarang mereka setop, setop tidak menjual berasnya dan dipakai sendiri di negaranya masing-masing," ujarnya. 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwo X mendukung program penyaluran beras bantuan pangan ini. Adanya penyaluran bantuan tersebut dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga beras akibat perubahan iklim.

"Jadi saya kira bantuan seperti ini jadi sesuatu yang penting," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah bersiap untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari dalam negeri. Ia pun menegaskan bahwa penyerapan beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional merupakan prioritas pemerintah agar harga di tingkat petani tetap terjaga.

"Jadi BPS sudah memberikan Kerangka Sample Area di bulan Maret nanti produksi beras sebanyak 3,5 juta ton. Itu artinya sudah melebihi kebutuhan nasional sebanyak 2,5 juta ton. Dan perlu saya sampaikan, beras impor ini akan di stop pada saat panen raya tiba sehingga harga di tingkat petani bisa tetap baik," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi menerangkan bahwa program beras bantuan pangan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemampuan daya beli masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga pangan. Dirinya menekankan bahwa dengan adanya penyaluran beras bantuan pangan ini diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki pos anggaran untuk membelanjakan keperluan rumah tangga lainnya.

"Program Bantuan Pangan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki anggaran untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya." tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement