REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024. Bantuan itu bakal diberikan ke penduduk miskin mulai Februari mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alasan BLT tersebut disalurkan pada tahun politik ini. Di antaranya guna memitigasi risiko pangan.

"BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan? Saya sampaikan, inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year (yoy)," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Ia menegaskan, program bantuan sosial atau bansos seperti BLT merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk undang-undang (UU). Maka, keberadaannya sudah dibahas bersama seluruh fraksi partai politik di DPR.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di mana sumbernya disetujui oleh DPR, penggunaannya juga disetujui DPR," jelasnya.

Sri Mulyani menuturkan, bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos), mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino bagi 18,6 juta KPM. Juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu menuturkan, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. 

Sri Mulyani mengatakan, eksekutor program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. "Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar dia.

Disebutkan, nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Senada dengan pernyataan Sri Mulyani, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, dana untuk program BLT tersebut dialokasikan dari APBN. "Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," ujarnya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir APBN didesain sebagai shock absorber guna menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Maka, sambungnya, APBN bersifat fleksibel.

"Jadi memang kita selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir kita selalu menggunakan shock absorber. Kalau ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan oleh gejolak yang kita lihat terjadi di pasar global misalnya, APBN-nya bisa tetap siap," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan ada BLT Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Bantuan ini menggantikan BLT El Nino yang sudah disalurkan tahun lalu. Sementara, total anggaran untuk program BLT ini mencapai Rp 11,25 triliun. Pencairan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika