REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar narasi yang ada pada film 'Dirty Vote' bernada fitnah dan kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah. Dia memertanyakan kapasitas para tokoh yang terlibat dalam film tersebut dan menilai ada upaya mendegradasi pemilu lewat film itu.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Ahad (11/2/2024).
Dia merasa, ada tendensi untuk mendegradasi pemilu kali ini dengan narasi-narasi yang tidak berdasar lewat film yang baru keluar pada siang hari ini tersebut. Sebab itu, dia memertanyakan kapasitas para tokoh yang ada di dalam film itu, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya selama ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara.
Dia mengaku sudah menonton film berdurasi kurang lebih dua jam itu, bukan hanya melihat cuplikannya saja. Menurutnya, nama Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang paling sering disebut dalam film yang berupaya mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024 tersebut. Dia menilai apa yang dikatakan para pakar dalam film itu berseberangan dengan pandangan masyarakat umum.
"Rakyat pasti sangat paham, tokoh yang paling sering disebut dalam film itu sangat berkomitmen dalam menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu, pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagai besar rakyat dengan program yang rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat," tegas dia.
Habiburokhman menukil kalimat yang disampaikan oleh Zainal pada film itu, yang juga ada di cuplikan, yakni agar rakyat menjadikan film itu sebagai dasar penghukuman. Mendengar itu, pihaknya justru khawatir rakyatlah yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri.
Dimana, rakyat sangat antusias dengan rencana Prabowo melanjutkan capaian dari pemerintahan Jokowi. "Jadi tindakan-tindakan mereka mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat," tutur dia.
Namun, kata dia, TKN Prabowo-Gibran menyarankan rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, dan tidak terprovokasi oleh narasi dalam film tersebut, yang dia sebut sebagai narasi kebohongan. Pihaknya tak ingin rakyat sampai melakukan pelanggaran hukum karena terprovokasi oleh film itu.
"Kita harus pastikan kemudian 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan," tegas Habiburokhman.
Dalam keterangan pada film yang diunggah ke platform Youtube itu dijelaskan, 'Dirty Vote' merupakan sebuah film dokumenter yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Disebutkan, ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," bunyi keterangan itu.
Hingga berita ini ditulis, film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik itu telah ditonton sebanyak 210.029 kali setelah kurang lebih empat jam penayangan. Film tersebut sudah disukai oleh 38 ribu lebih penonton dan terus bertambah setiap detiknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika