Selasa 13 Feb 2024 13:37 WIB

Jaga Stok Beras Hingga Lebaran, Ini Upaya Bapanas

Beras impor ex 2023 masuk sekitar 500 ribu ton di awal 2024

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Lida Puspaningtyas
Pembeli memilih Beras di salah satu agen di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Senin (12/2/2024). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.
Foto: Republika/Prayogi
Pembeli memilih Beras di salah satu agen di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Senin (12/2/2024). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan stok beras terjaga hingga lebaran mendatang. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi optimistis dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog saat ini sekitar 1,3 juta ton cukup untuk kebutuhan masyarakat saat ini menjelang Ramadhan hingga lebaran.

"Kita jaga stok Bulog 1,3 juta ton," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Baca Juga

Arief menyebut, proyeksi produksi beras nasional juga menurut Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik akan bertambah seiring dengan dimulainya panen besar mulai Maret 2023 mendatang. Hal ini akan menutupi kekurangan 2,8 juta ton pada Januari-Februari antara produksi dengan konsumsi.

"Semoga Panen mulai baik bulan Maret 3,5 juta Ton seperti KSA BPS," ujar Arief.

Sebelumnya, Arief juga menyebut kekurangan produksi beras nasional ini sudah diantisipasi pemerintah jauh-jauh hari dengan kebijakan importasi. Menurutnya, beras impor ex 2023 masuk sekitar 500 ribu ton di awal 2024 ini dan selanjutnya akan masuk lagi sekitar 500 ribu Ton.

Di samping itu, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat bongkar kapal beras ex impor di beberapa pelabuhan.

"Dijaga keseimbangan antara masuk impor dengan produksi lokal. CPP Beras di Bulog dijaga di atas 1,2 juta ton. Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin tidak populer saya sampaikan, tetapi hafus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini," ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mengatasi kelangkaan beras di ritel modern sejumlah daerah, Pemerintah siap mendistribusikan 200 ribu ton beras ke ritel. Bapanas juga telah berkoordinasi dengan Direktur Food Station, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Bulog hingga penggiling padi untuk melakukan intervensi dalam mengatasi kelangkaan beras di ritel modern baik melalui beras SPHP maupun beras komersial.

Salah satunya intervensi dilakukan dari stok beras yang tersedia di Pasar Induk Beras Cipinang dengan melakukan pengemasan beras ukuran 5 kilogram. Untuk itu, ia mendorong semua elemen ekosistem beras nasional, mulai dari penggiling padi, pedagang termasuk ritel, BUMN, dan BUMD untuk mempercepat cetak beras kemasan untuk kebutuhan ritel modern.

“Sekarang yang kita percepat adalah cetak beras kemasan 5 kg lalu kirim ke pasar, itu saja sederhana, baik SPHP dan komersial. Komersialnya nanti Food Station, SPHP itu Bulog. Untuk yang komersial akan dikerjakan oleh Food Station bersama penggiling padi yang lain. Lalu untuk SPHP, nanti Bulog juga dibantu oleh teman-teman yang punya rebagging (pengemasan ulang),” lanjutnya.

Kemudian untuk beras komersial sudah disiapkan total 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, sesuai permintaan dari Plt Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station akan diberikan 50 ribu ton.

"Jadi silahkan Bapak Dirut Food Station menyiapkan beras komersial untuk dikirimkan ke seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Bulog juga akan menyiapkan distribusi beras dari pelabuhan langsung ke Food Station. Ini tidak boleh ditunda lama-lama,” kata Arief.

Untuk realisasi secara nasional, penyaluran beras SPHP sampai 7 Februari, telah mencapai 202.952.870 kg dengan wilayah penyaluran terbesar ada di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program intervensi pemerintah terhadap Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak tahun lalu juga terus dilanjutkan di tahun ini.

Arief memastikan penyaluran bantuan pangan beras akan kembali dilanjutkan usai pencoblosan Pemilu mulai tanggal 15 Februari 2024. Saat ini bantuan pangan beras ditunda sementara hingga 14 Februari 2024.

Arief berharap penyaluran bantuan beras ini akan membantu ketersediaan beras dan mengatasi kelangkaaan di masyarakat.

“Bantuan pangan beras ini sedikit banyak akan mempengaruhi tarikan dari (permintaan beras) ritel. Bayangkan 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kalau misalnya harus makan besok, kemudian harus cari di mana, itu kan pasti akan menarik. Nah kalau itu dimasukkan lagi (bantuan pangan beras), mudah-mudahan akan membantu ya,” kata Arief.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement