Selasa 13 Feb 2024 14:01 WIB

Istana Minta Kecurangan Dilaporkan ke Bawaslu

Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu dua hari jelang hari H pencoblosan pemilu.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) memberikan keterangan pers tentang Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Ahad (11/2/2024). Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) memberikan keterangan pers tentang Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Ahad (11/2/2024). Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana mengatakan, tudingan adanya kecurangan pemilu harus diuji dengan fakta. Selain itu, kata dia, adanya kecurangan juga harus dilaporkan ke Bawaslu sehingga tidak hanya menjadi narasi untuk menggiring opini.

"Terkait klaim atau tuduhan kecurangan pemilu harus diuji dengan fakta dan dilaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini," kata Ari kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Baca Juga

Menurut Ari, perbedaan pendapat dan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ia menilai, perbedaan dan keragaman merupakan kekuatan yang diikat dengan semangat persatuan dan persaudaraan.

"Perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Rayakan perbedaan dan keragaman itu sebagai kekuatan, yang diikat oleh semangat persatuan Indonesia dan persaudaraan antaranak-anak bangsa," ujar Ari.