Selasa 13 Feb 2024 19:22 WIB

TPN Ingatkan Lembaga Survei Hati-Hati Umumkan Quick Count, Pernah Ada Capres Sujud Syukur

Masyarakat dinilai bisa dibuat bingung oleh hasil quick count.

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Febryan A/ Red: Andri Saubani
Petugas PPSU mengangkut kotak suara untuk didistribusikan di Posko Logistik Pemilu RW 08, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024). Sebanyak 800 kotak suara beserta logistik lainnya didistribusikan untuk 200 tempat pemungutan suara (TPS) di 19 RW wilayah Srengseng Sawah.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas PPSU mengangkut kotak suara untuk didistribusikan di Posko Logistik Pemilu RW 08, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024). Sebanyak 800 kotak suara beserta logistik lainnya didistribusikan untuk 200 tempat pemungutan suara (TPS) di 19 RW wilayah Srengseng Sawah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima mengingatkan lembaga survei untuk berhati-hati dalam mengumumkan hasil hitung cepatnya atau quick count pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jangan sampai penghitungan tersebut dijadikan landasan kemenangan dalam kontestasi.

Ia pun menyinggung calon presiden (capres) yang sudah sujud syukur merayakan kemenangan pada Pilpres 2014 dan 2019. Sujud syukur tersebut karena melihat hasil quick count yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penghitungannya.

Baca Juga

"Sangat dikhawatirkan kalau masyarakat ini dibuat bingung oleh lembaga quick count, yang sebenarnya kurang ada traffic-nya bisa berpotensi menimbulkan kekacauan," ujar Aria Bima di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Karenanya, ia mendorong adanya evaluasi terhadap kredibilitas lembaga-lembaga survei yang ada saat ini. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya dapat menjalankan tugas evaluasi tersebut.

Ia juga berpesan terhadap kontestan Pilpres 2024 untuk tidak menjadikan hasil hitung cepat sebagai landasan kemenangan. Menurutnya, semua pihak harus menunggu hasil penghitungan dari KPU.

"Jadi apa yang disampaikan oleh tim hukum TPN Ganjar-Mahfud bahwa mengenai quick count merupakan bukan hasil akhir, ini hanya sebagai indikator saja. Semuanya harus tetap menunggu perhitungan resmi KPU yang akan menentukan hasil akhir," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan, survei yang mereka lakukan pada 28 Januari sampai 4 Februari 2024 atau kurang dari dua pekan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menyatakah, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah berada di angka 51,8 persen.

Menurut Burhanuddin, angka itu menyiratkan peluang Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran sangat tipis. Hal itu karena pasangan Prabowo-Gibran sudah berada di atas 50 persen.

"Dengan angka ini, peluang Pilpres 2024 berlangsung dua putaran tipis. Tergantung nanti bagaimana undecided voters atau yang belum menentukan pilihan," kata Burhanuddin, saat merilis survei terbaru mereka di kantor Indikator Politik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2034).

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement