REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipangkas menjadi 6.000 lebih dulu. Pemangkasan karena ketersediaan tempat yang belum memadai.
Anas menyebut, saat ini di IKN baru terdapat 47 tower. Satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya.
"Totalnya tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," ujar Anas saat memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Tak hanya pengurangan jumlah, waktu pemindahan ASN yang seharusnya terjadi pada Juli mundur hingga setelah Agustus 2024. Menurut Anas, hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.
Anas beralasan, pengunduran waktu pindah ASN dikarenakan kawasan tersebut sebagian tempatnya akan digunakan untuk upacara perayaan 17 Agustus. "Tadinya akan pindah di Juli, tapi kemarin atas arahan dari Mensetneg karena tempat itu sebagian masih akan dipakai untuk upacara. Maka nanti akan pindah setelah Agustus," katanya.
Anas menyebut pemindahan ASN akan dibagi menjadi tiga prioritas. Pertama adalah eselon I sebanyak 179 dari 38 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemudian prioritas kedua, 91 eselon I dari 29 kementerian/lembaga dan ketiga sebanyak 378 eselon I dari 59 kementerian/lembaga.
"Total yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri di tempat itu. Sambil menunggu tower yang jadi, sebagian nanti teman-teman bisa share sharing, sambil nanti kita punya tiga tahap jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata Anas.
Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. Di sini para ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik sistem.
"Kantornya nanti juga tidak seperti kantor kita sekarang, di mana kantornya satu orang satu meja. Ke depan konsepnya share sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif share office, share system, dan seterusnya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika