REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Pemerintah Cina menyampaikan kekecewaan besar atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza. Sejak pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza pada Oktober tahun lalu, Washington terhitung sudah tiga kali memveto rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
“Cina mengungkapkan kekecewaan dan ketidakpuasannya yang besar terhadap veto AS,” kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun kepada kantor berita Xinhua, Selasa (20/2/2024). Dia menekankan, penolakan terhadap gencatan senjata hanya memberikan lampu hijau bagi berlanjutnya pembantaian di Gaza. “Veto AS mengirimkan pesan yang salah, mendorong situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya,” ujar Zhang.
AS, pada Selasa lalu, kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut pemberlakuan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, sebanyak 13 negara telah mendukung resolusi yang dirancang Aljazair tersebut. Sementara Inggris memilih abstain.
“Pemungutan suara yang mendukung rancangan resolusi ini merupakan dukungan terhadap hak hidup rakyat Palestina. Sebaliknya, memberikan suara yang menentangnya berarti mendukung kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang menimpa mereka,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB Amar Bendjama sebelum pemungutan suara di Dewan Keamanan dimulai, dikutip laman Al Arabiya.
Rancangan resolusi yang disusun Aljaair menentang pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina di Gaza. Selain itu, resolusi turut menuntut Hamas agar membebaskan semua orang yang masih mereka sandera.
Namun serupa dengan beberapa rancangan resolusi yang pernah diveto AS sebelumnya, draf resolusi Aljazair tidak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya AS sudah mengisyaratkan akan memveto rancangan resolusi Aljazair. “Kami tidak percaya bahwa produk Dewan ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil diambil melalui pemungutan suara, maka resolusi tersebut tidak akan dilanjutkan,” kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood, Senin (19/2/2024).
Menurut Wood, pengesahan resolusi gencatan senjata akan membahayakan perundingan diplomatik yang juga bertujuan memberlakukan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas. Saat ini Qatar, Mesir, serta AS memang sedang menjembatani perundingan antara Israel dan Hamas.
Mereka berusaha agar Israel dan Hamas kembali menyepakati gencatan senjata di Gaza. Pada 24 November hingga 1 Desember 2023, Israel dan Hamas sempat memberlakukan gencatan senjata kemanusiaan.
Kesepakatan itu tercapai berkat peran mediasi Qatar, Mesir, dan AS. Selama periode gencatan senjata, kedua belah pihak melakukan pertukaran pembebasan tahanan dan sandera. Hamas membebaskan 105 sandera. Mereka terdiri dari 81 warga Israel dan sisanya adalah warga asing. Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera, Israel membebaskan 240 tahanan Palestina.
Pada 9 Desember 2023, Israel mengatakan Hamas masih menahan 137 sandera di Gaza. Hamas sempat menyampaikan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan sejumlah sandera akibat agresi tanpa henti Israel ke Gaza. Hamas memperkirakan beberapa sandera telah terbunuh akibat serangan Israel.
Sejauh ini lebih dari 29 ribu warga Gaza telah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya pada 7 Oktober 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika