REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan impor beras tambahan sebesar 1,6 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola di Bulog.
"1,6 (juta ton) ini memang dipersiapkan saja. Pak Presiden mintanya harus ada stok di Bulog 1,2 (juta ton) minimal, beliau malah inginnya ada tiga juta ton," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Arief menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki kuota impor 2 juta ton beras untuk stok CBP. Dari kuota 2 juta ton tersebut, realisasi impor beras yang sudah masuk baru mencapai 500 ribu ton.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan adanya stok minimal di Bulog sebesar 1,2 juta ton, bahkan 3 juta ton sebagai stok beras cadangan ketika produksi beras nasional masih menunggu musim panen raya. Oleh karenanya, impor dari kuota 2 juta ton beras harus direalisasikan terlebih dahulu.
"Iya jika diperlukan, tetapi yang 2 juta (ton) itu harus masuk segera," kata Arief.
Arief mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas Rp16 ribu per kg. Hal itu karena harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga masih berada di kisaran Rp8.000-Rp8.600 per kg di sejumlah daerah.
Ia menargetkan harga beras baru akan terkoreksi jika sudah mencapai panen raya sebanyak 3,5 juta ton. Namun demikian, perlu waktu hingga tiga minggu agar beras hasil panen terdistribusi ke masyarakat.
"Kalau panennya bisa di atas 3,5 juta ton itu biasanya perlu waktu dua minggu sampai tiga minggu untuk 'convert' menjadi beras. Panen, gabah dikeringkan sampai distribusi kurang lebih tiga mingguan," kata Arief.
Pemerintah pun sudah menugaskan Perum Bulog untuk menjual beras dengan harga HET kepada masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 250 ribu ton.
Selain itu, para penggiling di sejumlah daerah telah diminta untuk mendistribusikan beras secara masif dalam kemasan 5 kilogram ke seluruh ritel hingga pasar tradisional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika