REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan bila pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, resmi memenangkan Pilpres 2024, pemerintahan baru tidak membutuhkan Tim Transisi sebagaimana dulu dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014 lalu. Menurut Ray, visi misi Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara yang melanjutkan adalah anak kandung Jokowi sendiri yakni Gibran.
"Kalau pilihan secara teoritik tidak perlu tim transisi. Apa yang mau ditransisikan, visi misinya sama karena Prabowo-Gibran ini kan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi," kata Ray, kepada Republika, Selasa (27/2/2024).
Ray menilai pemerintahan baru Prabowo-Gibran sebenarnya lebih membutuhkan Tim Kerja atau Panitia Kerja yang tugasnya menyiapkan pemindahan kekuasaan. Namun Tim Kerja ini kata Ray tidak perlu menyiapkan struktur atau visi baru lantaran visi misi yang diusung Prabowo-Gibran sama persis dengan yang dilakukan Jokowi lima tahun terakhir.
Tim Transisi yang dipahami Ray adalah bila presiden dan wakil presiden baru memiliki visi-misi dan program yang berbeda signifikan dari pemerintahan sebelumnya. Dan pemerintahan baru karena perbedaan visi dan misi, membutuhkan lembaga dan struktur baru untuk kelancaran perwujudan visi misinya tersebut.
"Nah Prabowo-Gibran kan substansinya kan sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Apalagi yang melanjutkan adalah anak kandung Pak Jokowi juga yang relatif masih sama dengan Pak Jokowi," ujar Ray.
Diketahui pasca Pemilu 2014 lalu, Tim Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menang Pilpres membentuk Tim Transisi. Di mana tim ini akan menyiapkan transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Saat itu, Tim Transisi diketuai oleh Rini Soemarno. Beberapa deputi tim transisi ketika itu adalah Andi Widjayanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal. Dan yang menjadi tim penasehat adalah Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Hasyim Muzadi dan Syafii Maarif.