REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemkab dan Kejaksaan Negeri Indramayu sepakat untuk meminimalisasi potensi penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemkab Indramayu. Hal itu tertuang dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelayanan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan Bupati Indramayu, Nina Agustina dan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi, di Pendopo Indramayu, Rabu (29/2/2024).

Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan itu penting sebagai landasan hukum pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu.

Penandatanganan nota kesepakatan bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya potensi penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Hal itu dilakukan dengan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Indramayu.

‘’Nota Kesepakatan bersama ini, akan memberikan banyak manfaat bagi Pemkab Indramayu. Karena kita bersinggungan dengan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara,’’ kata Nina.

Sementara itu, Kajari Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi menjelaskan, nota kesepakatan itu untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dihadapi Pemkab Indramayu.

Arief menambahkan, dengan kesepakatan tersebut, pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Indramayu. ‘’Silakan jika dianggap ragu atau masih belum jelas, bisa konsultasikan dahulu dengan kita agar apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan,’’ kata Arief. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika