REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pemilihan legislatif (pileg) di Provinsi Jawa Timur unggul. Namun, suara pileg PKB yang jawara di ‘kandangnya’ itu tidak berpengaruh paralel terhadap suara paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ yang diusung bersama Koalisi Perubahan.
Mengutip www.pemilu2024.kpu.go.id, Senin (4/3/2024) siang, perolehan suara sementara Pilpres 2024 di Jawa Timur dengan persentase suara masuk 84,40 persen (101.841 dari 120.666 TPS), AMIN hanya memperoleh suara 15,75 persen. Jauh dari perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebanyak 66,37 persen. Sisanya, sekitar 17 persen diperoleh paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sementara itu, perolehan suara sementara Pileg DPR di Jawa Timur, persentase suara untuk PKB merupakan paling tinggi. Dengan jumlah suara masuk 74,34 persen (89.700 dari 120.766 TPS), PKB memperoleh suara sebanyak 2.661.595 atau 18,72 persen. Disusul PDI Perjuangan dengan perolehan suara 2.310.162 suara atau 16,24 persen dan Partai Gerindra sebanyak 1.973.321 atau 13,88 persen.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menganalisis dan mengevaluasi terjadinya perolehan suara pileg yang tidak paralel dengan perolehan suara pilpres 2024.
“Saya kira ini termasuk yang akan jadi agenda evaluasi kami, ada gap (selisih) tidak linear antara suara perolehan PKB yang signifikan menjadi juara tapi AMIN belum menjadi juara di Jatim,” kata Huda kepada Republika di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).
Namun, saat ditanya analisis sementara mengenai hal tersebut, Huda menyinggung soal faktor pragmatisme yang terjadi di wilayah pimpinan Khofifah Indar Parawansa tersebut.
“Sampai hari ini kesimpulannya karena terjadi pragmatisme gila-gilaan. Karena itu terjadi gap. Begitu tidak ada pragmatisme saya kira suara AMIN bagus di sana,” tuturnya.
Lebih lanjut, pragmatisme yang disampaikan oleh Huda diantaranya adanya pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah incumbent atau pejawat untuk memenangkan paslon tertentu.
“Kalau yang sifatnya pragmatis kan sudah kita tahu sendiri lah, kita tahu proses itu. Banyaknya beras (bansos) dan banyak uang berseleweran. Jadi itu si faktor yang hampir pasti kita temukan,” kata dia.
Namun, Huda tidak mau menyimpulkan semudah itu. Ia menyebut pihaknya bersama dengan partai Koalisi Perubahan masih melakukan pendalaman mengenai anomali tersebut.
“Tapi yang jelas kita hargai dulu suara rakyat ini. Satu sisi memenangkan PKB, satu sisi belum bisa memenangkan AMIN, ini betul-betul akan jadi agenda internal evaluasi kami dan semoga sudah ketemu kira-kira konten substansinya apa,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika