REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Nuruddin mengatakan keluarnya izin tambahan impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2024 menjadi 3,6 juta ton membuat khawatir para petani. Hal ini karena kebijakan tambahan impor beras bersamaan dengan dimulainya panen di berbagai daerah akan menekan harga gabah.
Kebijakan impor ini, menurut dia, akan makin menekan harga gabah dan akan mempengaruhi pendapatan petani.
"Pasti menekan harga gabah, pemerintah kan ingin menekan harga beras sampai level sesuai dengan HET regional yang ditetapkan Bapanas. Banyak para petani bagi anggota saya maupun lainnya juga mengkhawatirkan (penurunan harga) dan berharap harga gabah itu tetap di harga Rp 7.000-7.500 karena untuk ada keuntungan disitu. Karena biaya-biaya sekarang naik semua," ujar Nuruddin kepada Republika, Selasa (5/3/2024).
Nuruddin pun mendorong pemerintah merevisi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah untuk melindungi keuntungan petani. Sebab, HPP gabah yang berlaku saat ini sekitar Rp 5.000 per kilogram masih menggunakan perhitungan 2023 lalu. Sedangkan, biaya produksi mulai dari pupuk, tenaga kerja terus mengalami kenaikan.
"Itu akan juga memperngaruhi keuntungan petani. Kalau sampai ditekan harga gabah sampai menjelang panen sesuai harga HET regional, ya, itu kan harga di tahun kemarin, harusnya pemerintah juga di samping menekan harga beras seharusnya diimbangi dengan revisi harga gabah," ujarnya.
Dengan begitu, kata Nuruddin, kebijakan impor beras tidak hanya menguntungkan masyarakat karena harga terkendali, tetapi juga kepada petani. Terlebih, Pemerintah sesuai komitmennya ingin menjaga nilai tukar petani agar tidak rugi.
"Jadi insentif harga harusnya revisi harga gabah kering maupun GKG harus direvisi. Karena inflasi di tahun 2024 ini jg tinggi. Itu namanya insentif harga, kebijakan moneter yang pemerintah harus siapkan supaya impor pangan tidak menekan keuntungan petani saat panen raya ini. Karena impor akan membuat harga gabah terus menerus turun," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, persetujuan impor tersebut menambah jumlah impor beras 2 juta ton yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.
“Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan persetujuan impor untuk penugasan Bulog. Yang pertama dengan 2 juta ton (beras) untuk 2024, penugasannya sudah dikeluarkan, untuk tambahan impor 1,6 (juta ton) juga. Untuk tambahan impor 1,6 juta ton juga persetujuan impornya sudah diterbitkan,” kata Isy saat Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Isy menjelaskan, penambahan impor beras memang diperlukan guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN). Berdasarkan survei Kemendag, Isy memprediksi adanya lonjakan permintaan hingga 45,13 persen selama periode Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Berdasarkan laporan Perum Bulog, hingga saat ini realisasi impor beras telah mencapai 500 ribu ton. “Bahkan dari laporan yang disampaikan oleh Bulog, realisasinya sudah mencapai lebih dari 500 ribu ton (beras) pada triwulan pertama ini,” ujarnya.
