REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia perlu terus didorong agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar.
Hal ini penting guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah, perlu mempererat kerja sama agar peran UMKM makin optimal.
Signifikansi UMKM bagi perekonomian nasional diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menyatakan terdapat 65 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen.
“Sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah,” ujar Presiden Jokowi pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, dikutip pada Selasa (12/3/2024).
Dalam acara tersebut Jokowi mengapresiasi BRI yang telah berhasil mengimplementasikan perbankan digital hingga ke tingkat warung kecil, dengan mengelola 740 ribu agen BRILink dan transaksi tahunan mencapai Rp 1.400 triliun. Inisiatif ini dianggap telah mengurangi dominasi rentenir dan memperkuat sektor keuangan mikro.
Ia juga menyampaikan tentang bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 46 triliun yang bertujuan menurunkan suku bunga bagi UMKM.
Menurutnya, program pembiayaan mikro dan peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan penjenamaan (branding), menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing dan kemampuan UMKM.
Sejalan dengan prioritas dan program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah melakukan upaya konkret untuk mendorong peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Pada salah satu sesi BRI Microfinance Outlook 2024, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengatakan Indonesia memiliki optimisme dalam penguatan peran UMKM yang dapat diakselarasi dari sisi literasi dan orkestrasi dari pemangku kebijakan.
“Untuk menuju negara yang makmur pada 2032-2034, perlu akselerasi pada penambahan jumlah UMKM sehingga secara agregat nanti mendapatkan produktivitas, selain itu perlu dilakukan akselarasi pada produktivitas UMKM itu sendiri,” katanya.
Sementara Direktur Penjualan Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan pihaknya memiliki visi yang sama dengan BRI untuk membawa perubahan bagi UMKM.
“UMKM butuh dibimbing, didampingi, dan diberikan akses. Kita bisa bersama-sama mewujudkan itu, walaupun tantangannya banyak kita tetap optimis untuk bisa #JadiLebihBaik,” kata dia.
Sampoerna, lanjut Ivan, berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM nasional melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) yang telah berjalan selama 16 tahun. Komitmen ini berangkat dari sejarah perusahaan yang awalnya juga berdiri dari sebuah UMKM, yakni toko kelontong.
“Dari 60 juta UMKM di Indonesia, masih ada sekitar 4 juta pedagang retail tradisional di seluruh Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Mereka hidup was-was karena begitu ada pelaku usaha yang lebih modern dan lebih kuat modalnya, ada ancaman untuk tutup,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika