REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) menemukan warga miskin yang memiliki dapur, dicoret dari kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal itu diungkapkan Tina saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3/2024).
"Nggak semua warga yang punya dapur itu mampu, apalagi yang anak-anak, banyak butuh KJP-KJMU. Jangan sampai terhapus terputus datanya," kata Tina di sela rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Tina menjelaskan, sering mendapat laporan dari warga di daerah pemilihan (dapil) yang bantuan KJP Plus dan KJMU terputus sejak Februari 2024. Warga menyebutkan pemutusan bantuan itu lantaran adanya sinkronisasi data dengan terbagi pemeringkatan kesejahteraan (desil).
Desil untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3) dan rentan miskin (Desil 4). Sedangkan bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 (kategori keluarga mampu) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU.
"Jadi, tiap Februari-Maret, saya sering dapat laporan kok terputus, nggak dapat dan sebagainya," ujarnya.
Maka dari itu, dia mengusulkan agar anggaran pendidikan ditambah demi mewujudkan pendidikan di masa depan bagi bangsa dan negara. Komisi E DPRD DKI menyebutkan, pada awalnya KJMU telah dianggarkan sebesar Rp 320 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp 140 miliar untuk mengakomodir penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak 19.042 mahasiswa. Namun ternyata, hingga kini dalam pelaksanaannya baru tercapai tujuh ribu mahasiswa yang tercatat sebagai penerima KJMU.
