REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih tinggi dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif. Salah satunya adalah pilkada yang digelar di enam provinsi di Papua.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, kelompok separatis teroris (KST) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua mempunyai rencana untuk menggagalkan kontestasi di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI, serta mencari perhatian dunia internasional," ujar Agus, Kamis (21/3/2024).
Pada periode Maret 2024, sudah terdapat aksi KST bersenjata di tujuh wilayah rawan. Wilayah tersebut di antaranya Kabupaten Maybrat, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
"Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan datangnya penyelenggaraan pemilu serentak," ujar Agus.
Mitigasi dari TNI, pihaknya terus memantau sumbu-sumbu intoleransi dan ketidakharmonisan sosial. Mereka juga terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pihak terkait untuk rencana kontingensi pengamanan Pilkada 2024.
"Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," ujar Agus.
Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024, TNI telah menyiapkan 133.416 personel. Jumlah personel itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang difasilitasi dengan alutsista yang memadai.
Lebih rinci, sebanyak 7.823 personel diterjunkan di wilayah Kodam Jaya, 10.708 personel di Kodam IX/Udayana, 9.795 personel di Kodam IV/Diponegoro. Lalu, 7.711 personel diterjunkan di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, 4.621 personel di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, hingga 9.365 personel di wilayah Kodam III/Siliwangi.
