REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tingginya angka golput pada Pemilu 2024 menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan dan penyelenggara pemilu ke depan. Apabila angka golput yang tinggi dibiarkan, maka akan berbahaya bagi legitimasi presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif terpilih di kemudian hari.

“Legitimasi jadi berkurang bagi yang terpilih, baik presiden, wakil presiden, maupun legislatif. Dan itu tentu bahaya. Pemilu itu kan butuh legitimasi yang kuat dan tinggi dengan partisipasi pemilih yang tinggi pula,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Republika, Kamis (21/3/2024).

Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai angka 204.807.200 pemilih. Kemudian, berdasarkan hasil penghitungan suara sah yang mencoblos ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berada di angka 164.227.475 pemilih. Terdapat selisih 40 ribu suara lebih yang tidak menggunakan suara atau membuat suaranya tidak sah.

“Ini menjadi tugas pemerintah ke depan. Pemerintah baru, tugas KPU ke depan juga. Politisi juga ke depan. Kita semua untuk memperbaiki kondisi politik, memperbaiki kondisi negara agar masyarakat tidak golput lagi, agar masyarakat punya pilihan sendiri terkait dengan kandidat-kandidat maupun partai yang akan dipilihnya nanti ke depan,” tutur dia.