Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan melakukan pemungutan suara secepatnya pada hari Jumat mengenai rancangan resolusi Amerika Serikat yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Sementara Uni Eropa menyerukan “jeda kemanusiaan”, yang menambah tekanan pada Israel untuk mengakhiri perjanjian lima bulannya. -pengeboman berkepanjangan terhadap wilayah Palestina.

Seperti dilansir Al Jazeera ( 22/03/2024), Washington selaku sekutu paling setia Israel, secara bertahap memperkuat sikapnya menyusul dukungan awal yang kuat terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan perangnya di Gaza.

Rancangan resolusi terbaru ini menandai semakin ketatnya pendekatan Washington di tengah meningkatnya kecaman global atas perang yang telah menewaskan sekitar 32.000 warga Palestina.

Pakar PBB juga telah memperingatkan akan terjadinya kelaparan akibat blokade Israel.

Rancangan naskah AS menggambarkan “gencatan senjata segera dan berkelanjutan” sebagai keharusan untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Gencatan senjata juga akan bergantung pada pembebasan beberapa tawanan yang diambil oleh Hamas dalam serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober.

Sebelumnya, AS menghindari rujukan pada gencatan senjata dan memveto resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata, yang terakhir pada bulan Februari.

Saat mengumumkan pemungutan suara pada hari Jumat, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan para diplomat AS sedang mengerjakan sebuah resolusi. Isinya resoluisi ini akan secara tegas mendukung upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata segera di Gaza. Dan ini diharapkan sebagai bagian dari kesepakatan yang akan membebaskan para sandera. dan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan”.

Ada beberapa ketidaknyamanan pada bahasa yang digunakan dalam rancangan AS ini. Dan esolusi kedua tersebut juga telah dirancang dengan bahasa yang lebih kuat untuk menuntut adanya gencatan senjata dengan segera. Resolusi DK PPP ini diharapkan dapat dukungan dari delapan dari 10 anggota tidak tetap dari 15 anggota badan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika