REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung pengembangan inklusi keuangan. Maka sesuai perannya, BPS kini tengah memfinalisasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.
"BPS kerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksanakan survei khusus inklusi dan literasi keuangan," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
Rencananya, survei tersebut selesai pada akhir Maret mendatang. Ia menjelaskan, survei tersebut didesain guna melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan di daerah maupun nasional. Disebutkan, SNLIK 2024 dilaksanakan mulai 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi, mencakup 120 kabupaten/kota, delapan wilayah Kantor OJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.
Perlu diketahui, SNLIK dilakukan setiap tiga tahun oleh OJK mulai 2013 dan terakhir pada 2022.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, otoritas akan mendorong inklusi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan rekening bank. Misalnya, aktivitas di pasar modal, asuransi, multifinance, peer-to-peer lending, maupun berbagai lembaga jasa keuangan lain.
"Agar lebih baik, berkualitas, dan bertanggung jawab, kami juga meningkatkan aspek pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum kepada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku atau market conduct yang ditetapkan," katanya.
Ia menambahkan, OJK akan membentuk komite nasional guna mendukung upaya target peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
