REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar pada Jumat (22/3/2024) mengatakan, langkah menyita aset-aset Rusia yang dibekukan tanpa proses hukum "bukan hal yang baik" berdasarkan hukum internasional. Sementara, menggunakan pendapatan dari aset-aset tersebut adalah masalah lain.

Pada 12 Februari, Dewan Uni Eropa memutuskan bahwa keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan akan disimpan untuk digunakan lebih lanjut demi kepentingan Ukraina.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kemudian menyarankan agar UE menggunakan keuntungan ini untuk membeli senjata bagi Kiev, menandai perubahan dalam retorika UE, di mana sebelumnya blok tersebut membahas penggunaan uang tersebut untuk membiayai rekonstruksi Ukraina.

"Pemahaman saya, ini bukan soal penyitaan aset, ini soal pengambilan keuntungan tak terduga atau, kalau mau, bunga atas aset yang ada. Penyitaan aset tanpa proses hukum akan menjadi hal yang sangat serius dan mungkin bukan hal yang baik di dunia, yang sebagian besar beroperasi berdasarkan hukum internasional," kata Varadkar saat tiba pada hari kedua pertemuan Dewan Eropa di Brussels.

Setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Rusia, termasuk pembekuan hampir setengah cadangan mata uang asing negara tersebut.

UE diperkirakan memiliki sekitar 300 miliar dolar AS (sekitar Rp 4,75 kuadriliun) aset bank sentral Rusia bersama dengan sekutu G7 – Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada.

Negara-negara tersebut juga sedang mendiskusikan cara untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai rekonstruksi Ukraina.

Rusia berpendapat bahwa hal ini ilegal dan akan merusak reputasi Barat sebagai tempat berlindung yang aman bagi uang global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika