REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, untuk mencapai target penurunan emisi NDC 2030 dan NZE 2060, diperlukan quickwin dari serangkaian program yang memiliki biaya produksi kompetitif.
"Cofiring biomassa pada PLTU adalah salah satu quickwin paralel menunggu kesiapan teknologi dan industri energi terbarukan lainnya," kata Aris dilansir Antara, Ahad (24/3/2024).
Program ini juga membuka lapangan pekerjaan paling banyak dan memiliki value creation green circular economy dengan melibatkan banyak UMKM dibanding energi terbarukan lainnya.
Aris menjelaskan, potensi pemanfaatan sumber bahan baku pun bermunculan. Mulai dari berbagai jenis limbah baik dari pertanian, perkebunan, pertukangan, kehutanan, sampah maupun pemanfaatan lahan kering.
"Potensi itu tersebar dan tersedia untuk kebutuhan minimal 10 juta ton biomassa, tetapi perlu didukung dengan regulasi dari Kementerian Lembaga terkait untuk sumber biomassa yang lestari dan berkelanjutan," kata Aris.
Dia mencontohkan, PLN EPI telah bekerja sama dengan Kesultanan Yogyakarta dalam mengembangkan kawasan ekonomi hijau (green economy) untuk mendukung NZE, ESG hingga SDG's. Cofiring biomassa, kata dia, dalam hal ini memberikan porsi nilai terbesar bagi UMKM dan perusahaan lokal dalam penyediaan feedstock dan proses bahan baku biomassa.
"Lebih dari 85 persen biaya produksi berputar di UMKM dan usaha kecil lainnya yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar," ujarnya.
Multiplier effect yang signifikan dalam pengembangan biomassa perlu dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder dan elemen. Selain itu juga masih diperlukan standardisasi penghitungan karbon dari ekosistem biomassa dari Hulu ke Hilir.
"Dukungan Kemenkeu untuk pengurangan PPN penyediaan biomassa termasuk dukungan untuk ekonomi kerakyatan, pemberian subsidi/ kompensasi APBN dan skema pendanaan usaha mikro/kecil juga diperlukan," kata Aris.
