REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Kinerja industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari Data kinerja BPR Syariah yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dimana pada tahun 2023 lalu, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mencatat pertumbuhan positif.

Pertumbuhan ini didukung oleh sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) yang tumbuh sebesar 3,93 persen (yoy). Dimana Sektor HVC, yang mencakup pertanian, makanan minuman halal, Pariwisata Ramah Muslim (PRM), dan fesyen muslim ini memberikan kontribusi hampir 23 persen terhadap ekonomi nasional.

"Selama dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah," ujar Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah Asbisindo Cahyo Kartiko, dalam kegiatan tasyakuran Hari BPR SYARIAH tahun 1445H di Bumi HIK Parahyangan Bandung, Rabu petang (3/4/2024).

Cahyo mengatakan, tahun lalu asset BPR Syariah secara nasional telah bertumbuh 14,98 persen menjadi Rp 23,18 triliun yang didukung oleh pertumbuhan Pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada Masyarakat sebesar 17,84 persen menjadi Rp 17,03 triliun dan Dana Pihak Ketiga tumbuh 13,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Disamping itu, beberapa indikator keuangan juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana rasio kecukupan permodalan mencapai 23,21 persen, rasio NPF 6,49 persen dan rasio rentabilitas BOPO sebesar 85,79 persen," kata Cahyo.

Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa menutup mata karena disamping peluang pertumbuhan industri yang semakin baik, BPR Syariah juga menghadapi tantangan dan ancaman akibat perubahan kondisi eksternal yang dihadapi. "Tiga tantangan itu yakni, adanya perubahan ekosistem global dan nasional berupa perubahan perilaku masyarakat, inovasi produk dan perkembangan digital ekonomi," katanya. 

Kemudian, kata dia, dampak pandemi Covid19 dan persaingan usaha diantara lembaga keuangan pada segmen menengah kecil dan mikro, seperti fintech lending, Unit Mikro Bank Umum, laku pandai dan yang terbaru adalah kehadiran bank digital.

Selain itu, kata dia, terdapat tantangan dan isu strategis yang dihadapi industri BPR SYARIAH yakni Permodalan, dimana sebagian besar populasi BPR SYARIAH dalam kategori BPR skala kecil, Infrastruktur TI yang relative terbatas dan adanya potensi risiko baru sebagai dampak perkembangan pemanfaatan TI melalui kerjasama dengan pihak lain. 

"Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, peningkatan peran perbankan terhadap ekonomi daerah dan penguatan perijian, pengaturan serta pengawasan BPR Syariah," kata Cahyo.

Cahyo mengatakan, Kompartemen BPR Syariah Asbisindo tentu akan mendukung berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah ditanah air yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun otoritas. Di antaranya, apresiasi dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. 

Roadmap ini, kata Cahyo, membawa visi Mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas dan berdaya saing tinggi, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. 

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia ini membawa enam arah pengembangan yang terdiri dari pertama, penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah, kedua Akselerasi Digitilisasi Perbankan Syariah dan ketiga adalah Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah. "Selain itu yang keempat adalah Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah dan keenam yakni Penguatan Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Perbankan Syariah," katanya. 

Penetapan Hari BPR Syariah pada 17 Ramadhan, merupakan salah satu momentum industri BPR Syariah yang selaras dengan Roadmap tersebut. "Khususnya, berkaitan dengan arah pengembangan melalui Penguatan Identitas Perbankan Syariah," katanya.

Cahyo mengatakan, melalui berbagai kajian dan diskusi, di antaranya Kajian Pengembangan dan Pendalaman Pasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah dilakukan oleh KNEKS telah memberikan rekomendasi agar BPR SYARIAH memposisikan diri sebagai Bank Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Community Bank for Micro, Small, and Medium Enterprises). "Untuk itu kami berusaha untuk mewujudkan dalam bentuk penguatan identitas BPR Syariah dengan melaunching tag line BPR Syariah Sahabat UMKM," katanya.

Selanjutnya, kata Cahyo, adalah menyusun model bisnis yang menawarkan produk dan layanan yang memiliki value syariah tinggi dan inovatif dengan mengutamakan nasabah UMKM berbasis komunitas melalui berbagai bentuk kolaborasi.  

"Kolaborasi yang dilakukan pada hari BPR SYARIAH antara Kompartemen BPR Syariah Asbisindo dengan Para Stake holder UMKM untuk Bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, literasi keuangan syariah dan penguatan ummat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Indonesia," katanya.

Cahyo mengatakan, penguatan ummat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan. Serta, merupakan perwujudan pelaksanaan program sosialisasi, edukasi & literasi perbankan syariah di tanah air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika