REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Gedung Putih pada Kamis (10/4/2024) memperingatkan Iran untuk tidak menggunakan serangan udara mematikan terhadap konsulat Negeri Para Mullah di Suriah sebagai pembenaran untuk eskalasi regional lebih lanjut.
Juru bicara Karine Jean-Pierre menegaskan kembali Washington memberi tahu Iran bahwa mereka "tidak terlibat dalam serangan" di Damaskus.
"Dan kami memperingatkan Iran agar tidak menggunakan serangan ini sebagai dalih untuk melakukan eskalasi lebih jauh di kawasan, atau menyerang fasilitas atau personel Amerika Serikat," kata Karine Jean-Pierre kepada para wartawan.
"Saya akan sangat berhati-hati untuk tidak berbicara lebih jauh dari itu. Namun, kami sudah sangat jelas," tambahnya.
Dia menolak mengatakan apakah Iran telah menanggapi komunikasi Amerika Serikat tersebut.
Israel berada dalam kewaspadaan tinggi di tengah kekhawatiran kemungkinan pembalasan Iran terhadap sasaran-sasaran Israel di tengah ancaman publik dari Teheran bahwa serangan udara pada 1 April "tidak akan luput dari hukuman."
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, Kamis (11/4), mengatakan "pertahanan yang sah" menjadi suatu kebutuhan ketika Israel melanggar kekebalan individu dan fasilitas diplomatik yang melanggar hukum internasional.
Hossein Amir Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut melalui panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Kamis (11/4/2024), dengan diskusi fokus utama pada ketegangan antara Teheran dan Tel Aviv, kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan
Sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting, gugur dalam serangan tersebut. Iran menuduh Israel melakukan serangan itu dan berjanji akan membalasnya. Namun, Israel belum secara resmi mengakui bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Eskalasi tersebut terjadi ketika Israel terus melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas pada awal Oktober oleh Hamas, yang menewaskan kurang dari 1.200 orang.
Lebih dari 33.100 warga Palestina telah tewas di Gaza, dan lebih dari 75.800 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.
Menyusul serangan tersebut, para pemimpin politik dan militer Iran bersumpah akan melakukan "pembalasan yang pasti," yang mendorong para pejabat di banyak negara untuk mencoba melakukan mediasi guna meredakan situasi.
Dalam panggilan telepon Kamis dengan Menlu Jerman, Menlu Iran mengatakan kebijakan luar negeri negaranya berdasarkan pada "menahan diri dari ketegangan".
Tetapi ketika Israel "sepenuhnya melanggar" kekebalan diplomat dan tempat-tempat diplomatik yang melanggar hukum internasional dan Konvensi Wina, "pembelaan yang sah" menjadi sebuah kebutuhan.
Dia mengkritik keputusan Jerman yang tidak mengutuk serangan tersebut dan bertanya kepada Baerbock apakah negara-negara Eropa atau Amerika akan mengambil sikap serupa jika serangan rudal terjadi di tempat diplomatik di zona perang Ukraina.
Amir-Abdollahian menyebut Israel sebagai "entitas pendudukan" dan mengatakan bahwa Palestina memiliki "hak atas pertahanan yang sah," dan menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah saat ini adalah dengan "mengakhiri genosida" di Gaza.
Dia mengatakan upaya Jerman untuk menengahi gencatan senjata di Gaza "tidak membuahkan hasil" terutama karena negara tersebut kurang netral dalam masalah tersebut, dan hal itu menunjukkan kecenderungan Berlin yang pro-Israel
Ikuti Whatsapp Channel Republika