Rabu 17 Apr 2024 17:07 WIB

Soal Perubahan Harga BBM, Ini Kata Erick Thohir

BUMN mengikuti keputusan Kementerian ESDM selaku regulator.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berbincang dengan konsumen Pertamina saat meninjau SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2022). Erick mengumumkan penyesuaian harga jual produk-produk BBM nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) milik PT Pertamina (Persero).
Foto: Dok Republika
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berbincang dengan konsumen Pertamina saat meninjau SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2022). Erick mengumumkan penyesuaian harga jual produk-produk BBM nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) milik PT Pertamina (Persero).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara mengenai kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya ketegangan dunia akibat serangan balasan Iran ke Israel. BUMN, lanjut Erick, akan mengikuti keputusan Kementerian ESDM selaku regulator yang menetapkan harga BBM tidak berubah hingga Juni 2024.   

"Kita ngikut regulator, kebijakannya seperti apa dari pemerintah, ya kita melakukan tentu penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang diharapkan pemerintah," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Baca Juga

Erick menekankan tugas BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sebagai sepertiga kekuatan ekonomi bangsa, Erick menegaskan BUMN siap berada di garda terdepan saat rakyat membutuhkan bantuan pemerintah.

"Seperti yang kita lakukan hari ini, seperti subsidi listrik, subsidi BBM, atau kemarin penyaluran bantuan sosial dari berbagai kementerian, baik yang berupa barang atau uang tunai," ucap Erick. 

Melalui ekosistem BUMN, Erick menyampaikan distribusi bansos dapat berjalan lebih transparan dan efisien. Hal ini juga berdampak positif dalam mencegah kebocoran.  

"Alhamdulillah kalau kita lihat sinergitas BUMN dengan seluruh kementerian programnya, itu deteksi penyimpangan kan jauh, sekarang lebih prudent, lebih terukur karena menggunakan sistem perbankan, memakai PT Pos, memakai distribution channel yang ada. Jadi kita berusaha menjaga kebocoran," kata Erick.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement