REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, sebanyak 643 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah disalurkan sepanjang Januari hingga pertengahan April 2024.
"Sampai 17 April 2024 beras SPHP yang telah disalurkan saat ini sudah mencapai 643 ribu ton. Bulog terus kerja sama dengan pengecer, sehingga titik penjualan dapat tersebar lebih luas mendekati konsumen akhir," kata Bayu, Jumat (19/4/2024).
Bayu menyampaikan, penyaluran tersebut sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan beras di sejumlah ritel modern dan kios-kios serta menjaga stabilisasi harga agar bisa di jangkau oleh masyarakat.
Dia menuturkan, pihaknya mendapat tugas dari pemerintah untuk dapat menyalurkan beras SPHP minimal 1,2 juta ton sepanjang 2024. Sementara untuk stok beras di gudang Bulog hingga 17 April 2024 mencapai 1,26 juta ton.
Beras program SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp 10.900 per kilogram. Bayu juga menegaskan beras program SPHP yang disalurkan merupakan beras yang benar-benar berkualitas.
Beras SPHP yang didistribusikan Bulog saat ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti logo Badan Pangan Nasional (kiri atas); logo Bulog yang terdapat di atas kanan kemasan. Selain itu, terdapat juga tulisan "Cadangan Beras Pemerintah" di bagian tengah bawah kemasan.
Ciri lainnya adalah adanya gambar semangkok nasi (kanan bawah); keterangan berat bersih (Nett) di tengah bawah; dan tulisan "didistribusikan oleh Perum BULOG" di bagian kemasan.
Bayu menekankan bahwa beras yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut bukanlah beras SPHP Bulog yang resmi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta pedagang dan pelaku usaha, agar tidak mengoplos beras SPHP serta tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
"Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mengkomersialisasikan beras SPHP dalam bentuk apa pun, termasuk repacking, mengoplos, hingga menaikkan harganya," kata Arief.
Arief menyampaikan beras SPHP yang digelontorkan pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.
"Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial," ujar Arief.
Arief menjelaskan harga beras SPHP diatur sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023. Beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 sebesar Rp11.500 per kg, dan zona 3 sebesar Rp11.800 per kg.
"Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP, baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog," kata Arief.
