REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menanggapi soal kenaikan rasio utang pemerintah pada 2025. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2025, disebutkan rasio utang akan berada di kisaran 40 persen.

Febrio menuturkan, RKP pemerintahan berikutnya akan dibahas dulu dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pembahasan itu pun, kata dia, bakal melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Kita ikuti prosesnya saja, prosesnya siklusnya sudah jelas. Ada penyusunan APBN itu dengan penyusunan KEM-PPKF, nanti ada RKP, nanti ada di DPR," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berdasarkan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, stok utang pemerintahan Prabowo dalam sasaran fiskal berada di kisaran 39,77 persen sampai 40,14 persen. Angka itu lebih tinggi dari realisasi utang pemerintah pada 2023 yang mencapai 38,98 persen dan target pada 2024 sebesar 38,26 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesa terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk terendah di dunia. Rasio utang negara lain, kata dia, mencapai di atas 40 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika