REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat menyelesaikan 18 bendungan pada sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir Oktober 2024.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, di Jakarta, Senin (29/4/2024) mengatakan bahwa sebetulnya total ada 25 bendungan yang sedang dibangun, tetapi yang ditargetkan selesai tahun ini hanya 18 bendungan.
Ke-18 bendungan tersebut, di antaranya Bendungan Kareuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara, Bendungan Tigadihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Margatiga di Lampung, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat.
Kemudian, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Bagong di Jawa Timur, Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat.
Bob menambahkan, sampai saat ini, dari 61 bendungan yang dibangun, 43 bendungan telah selesai dan 18 bendungan lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Sebanyak 43 bendungan yang telah selesai dibangun, di antaranya Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Bendungan Lolak di Sulawesi Utara, Bendungan Sadawarna di Jawa Barat, Bendungan Karian di Banten, Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara, dan Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat.
Selain bendungan, Kementerian PUPR juga menargetkan dapat menyelesaikan 24 embung pada tahun ini, serta pembangunan jaringan irigasi seluas 10 ribu hektare untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air untuk irigasi.
Selama periode 2015-2023, Bob mengatakan pemerintah telah membangun jaringan irigasi seluas 463.315 hektare dan merehabilitasi jaringan irigasi dengan total luas sekitar 2,1 juta hektare. Pemerintah juga telah menyediakan air baku sebesar 44,27 meter kubik per detik.
Pemerintah juga telah membangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 1.901 km, serta 423 unit bangunan pengendali lahar dan sedimen.