REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Filipina telah memperpanjang kebijakan tarif nol untuk kendaraan listrik dan suku cadangnya hingga 2028. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan pasar kendaraan listrik, demikian menurut Komite Ekonomi Filipina.

Komite yang diketuai oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr juga memperluas cakupan tarif pajak preferensial dengan mencakup kendaraan listrik hybrid, sepeda motor listrik, dan sepeda listrik.

Marcos pertama kali menyetujui pemangkasan tarif negara untuk kendaraan listrik seperti mobil, van, dan bus menjadi 0 persen pada Januari 2023. Bea masuk sebelumnya berkisar antara 5 persen hingga 30 persen.

Presiden Filipina yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2028 ini telah menjadikan energi terbarukan dan memerangi perubahan iklim sebagai inti dari agenda kebijakannya, dengan mempromosikan alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil.

Filipina menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 75 persen pada tahun 2030 di bawah komitmen Perjanjian Paris.

"Dengan mendorong konsumen untuk mengadopsi kendaraan listrik, kami mempromosikan alternatif transportasi yang lebih bersih, lebih tangguh, dan lebih ramah lingkungan," kata Sekretaris Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan seperti dilansir Reuters, Kamis (16/5/2024).

Tarif tersebut akan ditinjau setiap tahun untuk memastikan dampaknya terhadap pasar mobil listrik di negara ini.

Sektor otomotif Filipina sebagian besar bergantung pada bahan bakar impor. Filipina juga membeli minyak dan batu bara dari luar negeri untuk kebutuhan pembangkit energinya, sehingga rentan terhadap ketidakstabilan harga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika