REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Husni, mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp 66,6 miliar. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp 277 miliar atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kementerian lain. 

"Untuk memaksimalkan fungsi Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN dibutuhkan peningkatan anggaran 2025. Anggaran tanbahan sebesar Rp 66,6 miliar itu kita terima trima dengan baik Pak Menteri," ujar Husni saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Husni yang sebelumnya berada di Komisi VIII DPR cukup tidak percaya dengan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN tersebut. Husni menilai alokasi anggaran Kementerian BUMN sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya untuk negara dan masyarakat. 

"Saya masuk ke Komisi VI agak terkejut sedikit, kenapa anggarannya kecil, dulu saya di Komisi VIII, semua angka pake T (triliun), bahkan BNPB saja punya helikopter untuk kunjungan satu tempat ke tempat lain," ucap Husni. 

Politikus Gerindra itu menilai alokasi tersebut tidak sepadan dengan jerih payah Kementerian BUMN yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah. "Jadi agak aneh juga kenapa begitu kecil sedangkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara untuk BUMN ini cukup lumayan berat dalam menghasilkan pendapatan negara secara maksimal," sambung Husni. 

Husni menyampaikan banyak BUMN, terutama dari sektor perbankan yang memberikan kontribusi besar bagi negara sepanjang tahun lalu. Husni menilai hal ini menjadi bukti Kementerian BUMN telah menjalankan fungsinya dengan maksimal.

"Salah satu tujuan dibentuknya Kementerian BUMN itu untuk mendorong perekonomian dan manfaat bagi masyarakat. Ingat, Kementerian BUMN ini tugasnya bukan cuma mengurus yang ada di darat saja, tapi laut, udara, bahkan di hutan juga ada BUMN," kata Husni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika