REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Husni, mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp 66,6 miliar. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp 277 miliar atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kementerian lain. 

"Untuk memaksimalkan fungsi Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN dibutuhkan peningkatan anggaran 2025. Anggaran tanbahan sebesar Rp 66,6 miliar itu kita terima trima dengan baik Pak Menteri," ujar Husni saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Husni yang sebelumnya berada di Komisi VIII DPR cukup tidak percaya dengan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN tersebut. Husni menilai alokasi anggaran Kementerian BUMN sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya untuk negara dan masyarakat. 

"Saya masuk ke Komisi VI agak terkejut sedikit, kenapa anggarannya kecil, dulu saya di Komisi VIII, semua angka pake T (triliun), bahkan BNPB saja punya helikopter untuk kunjungan satu tempat ke tempat lain," ucap Husni.