REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG – Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara dan mendukung negara itu melawan Amerika Serikat, menjelang kunjungan ke Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, Selasa (18/6/2024). AS dan sekutu-sekutunya di Asia sedang meraba-raba seberapa jauh Rusia akan mendukung pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang negaranya merupakan satu-satunya negara yang melakukan uji coba senjata nuklir pada abad ke-21.
Putin memuji Pyongyang karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan, dan ancaman ekonomi AS. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh media pemerintah Korea Utara, Putin memuji "Kamerad" Kim, dan berjanji untuk "bersama-sama menolak pembatasan sepihak yang tidak sah", untuk mengembangkan perdagangan dan memperkuat keamanan di seluruh Eurasia.
Dukungan Rusia untuk Korea Utara ini penting karena Rusia adalah salah satu negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Artinya, Rusia bisa memveto resolusi apapun di DK PBB yang coba menekan Korea Utara.
“Washington, yang menolak melaksanakan perjanjian yang telah dicapai sebelumnya, terus mengajukan tuntutan baru yang semakin ketat dan jelas tidak dapat diterima,” kata Putin dalam artikel tersebut, yang dicetak di halaman depan Rodong Sinmun Korea Utara, corong Partai Pekerja yang berkuasa. “Rusia selalu mendukung dan akan terus mendukung DPRK dan rakyat Korea yang heroik dalam menentang musuh yang berbahaya dan agresif.”
Putin mencatat bahwa Uni Soviet adalah negara pertama yang mengakui Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) yang didirikan oleh kakek Kim, Kim Il Sung, kurang dari dua tahun sebelum Perang Korea pada 1950. Media pemerintah Korea Utara juga menerbitkan artikel yang memuji Rusia dan mendukung operasi militernya di Ukraina, menyebutnya sebagai "perang suci bagi seluruh warga negara Rusia". Kunjungan kenegaraan Putin terjadi di tengah tuduhan AS bahwa Korea Utara telah memasok “lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia” untuk digunakan di Ukraina. Korea Selatan, sekutu setia AS, juga menyampaikan kekhawatiran serupa.
Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa pihaknya merasa terganggu dengan semakin dalamnya hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan “cukup yakin” Putin akan mencari senjata untuk mendukung perangnya di Ukraina.
Moskow dan Pyongyang membantah adanya transfer senjata namun berjanji untuk meningkatkan hubungan militer, mungkin termasuk latihan bersama. Rusia diperkirakan akan memproduksi amunisi lebih banyak dibandingkan aliansi militer NATO pada tahun ini, sehingga kunjungan Putin kemungkinan bertujuan untuk menggarisbawahi kepada Washington betapa mengganggunya Moskow dalam sejumlah krisis global.
Rusia pada bulan Maret memveto pembaruan tahunan panel ahli yang memantau penegakan sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, mengatakan Rusia dan Korea Utara mungkin menandatangani perjanjian kemitraan selama kunjungan tersebut yang akan mencakup masalah keamanan. Dia mengatakan kesepakatan itu tidak ditujukan terhadap negara lain, namun akan "menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut". Kunjungan tersebut akan mencakup diskusi tatap muka antara kedua pemimpin, serta konser gala, resepsi kenegaraan, pengawal kehormatan, penandatanganan dokumen, dan pernyataan kepada media, kantor berita Rusia Interfax mengutip pernyataan Ushakov.
Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov; menteri sumber daya alam, kesehatan; dan transportasi, kepala badan antariksa Rusia dan perkeretaapiannya; serta Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, akan menjadi bagian dari delegasi. Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara tampaknya telah membuat persiapan untuk kemungkinan parade militer di pusat kota Pyongyang, menurut citra satelit komersial.
“KTT tersebut menghadirkan ancaman terbesar terhadap keamanan nasional AS sejak Perang Korea,” kata Victor Cha, mantan pejabat keamanan nasional AS yang kini bekerja di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
“Hubungan ini, yang sudah lama ada dan diperkuat kembali oleh perang di Ukraina, melemahkan keamanan Eropa, Asia, dan Amerika Serikat,” tulisnya dalam sebuah laporan pada hari Senin.
Dia mendesak Washington untuk bekerja sama dengan Eropa dan mitra lainnya untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Pyongyang, menjalin hubungan dengan Cina, dan meluncurkan kampanye hak asasi manusia dan informasi besar-besaran untuk membanjiri Korea Utara dengan media luar.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan tindakan tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun. Dewan Keamanan terpecah mengenai cara menangani Pyongyang. Rusia dan Cina mengatakan sanksi yang lebih besar tidak akan membantu dan latihan militer gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan hanya akan memprovokasi Pyongyang.
Dua tahun lalu, mereka memveto upaya pimpinan AS untuk menerapkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru. Washington dan sekutu-sekutunya di Asia menuduh Beijing dan Moskow menguatkan Korea Utara dengan melindunginya dari sanksi lebih lanjut. Setelah Korea Utara, Putin akan mengunjungi Vietnam pada 19-20 Juni.
Dua Korea dan Perang Dingin... baca halaman selanjutnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika