REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan batal berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada bulan ini. 

Djarot menyebut Jokowi tak perlu memaksakan diri berkantor di IKN kalau memang belum siap. Pasalnya Djarot menyebut infrastruktur di IKN belum memadai guna memenuhi kebutuhan aktivitas perkantoran, apalagi sekelas kantor Presiden. 

"Ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya diawal jangan terlalu pede gitu loh. Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024). 

Djarot menegaskan upaya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan hal mudah. Sehingga tidak heran kalau Jokowi belum bisa berkantor disana. 

"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," ujar Djarot. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebut akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mulai berkantor di sana kalau listrik dan air sudah tersedia. Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

Ketika ditanya mengenai rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024, Jokowi mengatakan hal itu tergantung kesiapan infrastruktur seperti listrik dan air.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi sudah memperoleh laporan mengenai kesiapan air dan listrik di IKN. Tapi sayangnya kedua hal itu belum siap.