REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka peluang untuk mengusung sosok baru maju ke dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Dia mendapat informasi dari civil society bahwa nama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti diusung untuk masuk ke dalam bursa pilkada.
"PDIP terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut, yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Dia menilai ihwal ini merupakan dampak dari penayangan film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Menurutnya, kondisi tersebut turut menyehatkan demokrasi Indonesia. Di lain sisi, PDIP masih terus mencermati sosok yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta.
Ada berbagai wacana yang muncul saat ini mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Anies Baswedan.
"Berbagai wacana yang muncul saat ini baik itu terkait dengan Pak Ahok, Pak Anies termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya," katanya.
Muncul juga figur baru, seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau HENDI. "Ini semua masih dicermati oleh PDIP," kata Hasto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan keputusan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta masih menunggu rapat DPP yang akan dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Di situlah akan diputuskan siapa yang diutus untuk Pilkada Jakarta," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Maka dari itu, dirinya menegaskan, PDI Perjuangan belum pada posisi mengambil keputusan untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta atau tidak.
Kendati demikian, dia memastikan DPP PDIP benar-benar memperhatikan bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini.
Said menuturkan rapat DPP dimaksud memang belum diketahui kapan akan dilaksanakan karena sejauh ini masih belum ada kabar pasti mengenai tanggal dan tempatnya.
Tetapi, dia berharap rapat itu akan digelar dalam waktu dekat lantaran waktu penentuan paket dan pendaftaran paket calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta juga sudah semakin dekat, sekitar tinggal 47 hari lagi. "Kami pun harus mengurus 514 kabupaten/kota serta 38 provinsi," tuturnya.
Menurutnya, nama Ahok yang kembali dipopulerkan untuk maju di Pilkada Jakarta bersaing dengan Anies Baswedan merupakan isu yang muncul dari keinginan publik di akar rumput.
Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta, di mana Ahok berada di urutan nomor dua setelah Anies.
Said pun merasa Ahok layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut karena sepertinya terdapat kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang memiliki ketegasan.
"Apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya, bagaimana dia bekerja dengan sangat baik," ucap Said.
Terlebih, sambung dia, Ahok memiliki integritas yang disenangi masyarakat sehingga menyebabkan namanya kembali muncul. Dengan demikian, hal tersebut murni suara yang berasal dari bawah.
"Malah bahkan nama Ahok juga dikaitkan dengan Pilkada Sumatra Utara. Tetapi ini tidak berasal dari PDIP, melainkan luar partai atau publik yang menyuarakan itu," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
Dia menambahkan, Ahok berpotensi mengalahkan Anies Baswedan, karena nama kader PDIP tersebut berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika