REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD DKI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan program sekolah gratis agar semua anak-anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan.
"Soal anggaran, kalau kita tidak membuat sebagai prioritas, maka tidak akan ada," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sekolah gratis di Jakarta memang sudah mendesak diterapkan karena program ini bisa mengakomodasi semua anak yang membutuhkan pendidikan gratis.
Ia mengatakan bahwa pemerintah jangan hanya memprioritaskan bangunan fisik karena pendidikan merupakan investasi pada sektor sumber daya manusia (SDM) yang perlu diperhatikan.
Jhonny melanjutkan, permasalahan pendidikan di Jakarta hingga saat ini belum baik karena antara sekolah negeri dan swasta ada perbedaan mencolok yaitu dibiayai pemerintah dan tidak.
"Postur anggaran kita atur sedemikian rupa, jangan sampai fokusnya hanya hal yang bersifat fisik saja, tapi non fisik juga ada. Caranya bagaimana, yaitu dengan sekolah gratis di semua sekolah terutama swasta yang untuk keluarga menengah ke bawah," ujarnya.
Ia menambahkan, program yang saat ini berjalan di DKI untuk sektor pendidikan, yaitu adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan itu masih belum mencakup semua masyarakat. Karena itu perlu adanya pendidikan gratis hingga 12 tahun baik di negeri maupun swasta.
"Nanti bagaimana teknisnya eksekutif harus mengatur itu, mereka sudah bisa melakukan. Karena dengan adanya KJP sekarang ini masih banyak ijazah yang tertahan. Banyak juga yang putus sekolah dan peruntukannya juga disalah gunakan oleh orang tuanya," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga guna mengurangi potensi angka putus sekolah.
"Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/7).
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok wacana menggratiskan biaya sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta. Kajian itu ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan sekolah swasta gratis itu sangat mungkin untuk diimplementasikan. Namun, pihaknya masih dalam tahap kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal.
"Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun, kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika