REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menandatangani Consortium Agreement pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Binary Unit (15 MW) dan PLTP Ulubelu Binary Unit (30 MW) dalam Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta pada Rabu (18/9/2024). Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya PLN Group dalam memaksimalkan potensi energi baru terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan, dengan potensi energi panas bumi yang melimpah, pengembangan panas bumi masih belum optimal. Meski demikian, pemanfaatan energi panas bumi dinilai krusial dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam transisi energi.
"Indonesia memiliki potensi geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia. Namun, saat ini hanya 11 persen yang termanfaatkan. Kita harus segera membenahi proses perizinan yang memakan waktu hingga enam tahun agar investor dapat berkontribusi lebih cepat dalam menyediakan tambahan listrik hijau," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, saat ini PLN dan pihak-pihak lain telah terlibat aktif dalam pengembangan energi panas bumi. Ia berharap ke depannya semakin banyak potensi panas bumi yang bisa dioptimalkan sekaligus untuk menjawab tantangan trilema energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, energi panas bumi memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir di mana kapasitasnya telah meningkat 2 kali lipat.
"Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," ujar Bahlil.
Bahlill melanjutkan, Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi melalui dukungan regulasi dan percepatan proses perizinan. Menurutnya, selama ini pengembangan panas bumi mengalami hambatan dari sisi waktu pengembangan yang cukup lama.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, pengembangan panas bumi menjadi salah satu fokus utama PLN dalam mencapai target NZE 2060. Dalam pengembangannya, dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN maupun pihak swasta di Indonesia. Kerja sama antara PLN IP dan PGE ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendorong peningkatan bauran EBT di tanah air.
"Transisi energi tidak bisa dicapai sendirian, perlu ada kolaborasi dan sinergi. Apa yang ditandatangani hari ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan panas bumi nasional. PLN siap berupaya maksimal dalam mengembangkan sektor kelistrikan khususnya dalam bidang energi hijau," kata Darmawan.
Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, energi panas bumi memiliki keunggulan kestabilan yang tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara dibanding energi hijau lain. Berdasarkan fakta tersebut, pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN IP melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGE.
"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.
Edwin menjelaskan, kerja sama antara PLN IP dengan PGE meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) milik PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Di lokasi tersebut, konsorsium PLN IP dan PGE akan membangun PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW.
"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emissions," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika