Sabtu 09 Nov 2024 15:40 WIB

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakat Tuntaskan Tiga Pekerjaan Rumah di 2025

Pemprov Jabar juga mengalokasikan sektor kesehatan sebesar 11,4 persen

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara
Foto: Dok Republika
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara mengungkapkan tiga pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang harus segera diatasi. PR tersebut yakni terkait stunting, gini ratio dan kemiskinan.

"Jadi ada 3 Pekerjaan Rumah kita memang di Jawa Barat, yaitu soal stunting, gini ratio dan kemiskinan," ujar MQ Iswara usai Rapat Paripurna bersama Pemprov Jabar, Jumat (8/11).

Baca Juga

Menurut Iswara mengatakan, DPRD bersama Pemprov Jabar telah berkomitmen untuk mengentaskan tiga permasalahan tersebut di tahun 2025 mendatang. "Alhamdulillah Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat melalui TAPD dan Badan Anggaran itu bersepakat bahwa kita akan meningkatkan Indikator Makro Keberhasilan Pembangunan Jawa Barat," katanya.

Angka kemiskinan di Jabar, kata Iswara, saat ini berada di angka 7,4 persen. Sementara gini ratio masih di angka 0.421. "Ketiga, stunting yang masih 21 persen, ini di atas rata-rata nasional, dimana nasional hanya 20 persen masih ada selisih 1 persen.Kita sepakat, Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat bersepakat akan memperbaiki angka-angka itu, Stunting, Gini Ratio dan kemiskinan," paparnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengalokasikan 40,3 persen dari belanja daerah untuk fungsi pendidikan pada RAPBD Tahun Anggaran 2025. Dimana dalam Undang-undang diamanatkan minimal dialokasikan sebesar 20 persen. "Jadi kewajibannya 20 persen, kita sudah alokasikan 40,3 persen yang tersebar di beberapa dinas, di beberapa OPD, 40,3 persen itu dari volume apbd," katanya.

Kemudian di sektor kesehatan, kata Iswara, DPRD dan Pemprov Jabar juga mengalokasikan sebesar 11,4 persen dari minimal 10 persen dari belanja daerah sesuai undang-undang. "Kita juga sudah mengalokasikan untuk kesehatan yang minimal 10 persen, kita sudah mengalokasikan sebesar 11,4 persen untuk anggaran kesehatan dari APBD kita," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement