REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan masalah yang dihadapi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengenai kondisi pailit dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan persoalan kepentingan nasional. Sehingga, ia memastikan pemerintah akan terus membantu mencarikan solusi atas peliknya kondisi Sritex saat ini.
“Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring karena ini terkait kebutuhan para buruh yang mana negara harus benar-benar hadir, jangan sampai kita abai. Ini kan persoalan kepentigan nasional juga,” kata Immanuel dalam konferensi pers bersama Presiden Komisaris PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Immanuel mengatakan, itu menjadi persoalan kepentingan nasional karena narasi Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa negara membutuhkan pengusaha yang patrotik, juga buruh yang patriotik. Hal itu dianggap menjadi momentum atau landasan bersama dalam membangkitkan patriotisme.
Ia juga menekankan, hal itu terkait dengan narasi besar Prabowo mengenai kemiskinan dan pengangguran. Yang mana Prabowo menginginkan Indonesia bebas dari kemiskinan dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Immanuel pamer mengenai perintah Prabowo agar pihaknya mampu menyelesaikan persoalan Sritex kurang dari 100 hari. Hingga kini menurut penuturannya baru berjalan bulan pertama, dan ia sudah melakukan kunjungan ke Sritex pada akhir Oktober 2024 lalu, serta kini melakukan panggilan terhadap Bos Sritex untuk mengonfirmasi kabar yang beredar soal PHK.
“Sebelum 100 hari pun saya sudah melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya. Dari tanggal berapa itu saya datang ke Sritex dan sampai sekarang belum sampai 100 hari, bahkan belum juga sebulan, ini bentuk tanggung jawab kita, negara hadir karena kita melihatnya pasti akan ada ‘sritex-sritex’ baru dan ini bukan fokus pada Sritex saja ya,” jelasnya.
Immanuel memastikan pihaknya akan terus memonitor perkembangan persoalan yang dihadapi oleh Sritex. Termasuk saat ini manajemen Sritex meliburkan sebanyak 2.500 karyawan akibat terkendala masalah ketersediaan bahan baku. Immanuel mewanti-wanti agar pihak Sritex tidak melakukan PHK massal.
“Yang pasti pemerintah tetap akan mengupayakan dan menjalankan perintah Presiden Prabowo terkait Sritex karena ini perintah beliau langsung. Kemenaker akan melakukan koordinasi dengan tiga lembaga kementerian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika